Cari

English
Majalah Online

Pencarian Majalah Online

:

Majalah Online : Menyajikan majalah-majalah yang sudah dialihmediakan dan diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI sehingga bisa diakses secara online oleh masyarakat.

Detail Majalah Online
Kembali
Majalah : Visi Pustaka
Edisi : Vol.9 No.3 - Desember 2007
Judul :
Peran Perpustakaan Nasional RI dalam Pengembangan Literasi Informasi Sebagai Amanat Konstitusi
Abstrak :
Literasi informasi selain dipandang sebagai sekumpulan kompetensi individu dapat juga dipahami dari sudut pandang kemasyarakatan dan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan kebebasan untuk memperoleh dan menyampaikan informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Dalam konstitusi Republik Indonesia hak asasi ini diakui dalam Pasal 28F amandemen UUD 45.
Informasi itu sendiri telah dipahami sebagai sesuatu yang sangat penting sehingga perlu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun perundang-undangan yang ada lebih banyak menekankan pada kepentingan asing, terutama untuk menjaga nilai keekonomian dari informasi.
Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pemerintah non-departemen, menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang perpustakaan. Salah satu tujuannya adalah untuk menjalankan amanat konstitusi UUD 45 terkait dengan informasi dan pengetahuan.
Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut perlu ada pemahaman diri dan lingkungan yang baik sehingga dapat menemukan nilai-nilai luhur dari kegiatan yang akan dilakukan. Lebih lanjut pemahaman tersebut dituangkan dalam kebijakan dan program yang merupakan peran Perpustakaan Nasional RI dalam pengembangan literasi informasi masyarakat.
Perpustakaan Nasional RI telah melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan literasi Informasi. Selain upaya yang telah dilakukan masih banyak potensi-pontensi lain yang dapat digunakan untuk mengembangkan literasi informasi. Beberapa diantaranya adalah potensi kewenangan, potensi sumber daya manusia, potensi teknologi informasi dan komunikasi, komunitas informasi dan  kerjasama dengan pihak lain.
Dengan adanya pemahaman diri yang baik dan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, diharapkan Perpustakaan Nasional RI dapat mengambil peran penting dan dapat menjalankan dengan baik tugas untuk mengembangkan literasi informasi masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi.

Artikel Lengkap :
 
1.    Pendahuluan
    Literasi berasal dari Bahasa Inggris literacy yang berarti kemampuan untuk membaca dan menulis. Litteracy berasal dari kata latin littera yang berarti letter atau huruf, sehingga literacy sering diterjemahkan sebagai melek-huruf dan illiteracy sebagai buta-huruf. Karena huruf sama artinya dengan aksara maka diperkenalkan istilah keberaksaraan dan tuna-aksara untuk memperhalus istilah melek-huruf dan buta-huruf.
    Huruf merupakan elemen pembentuk kata-kata dalam penulisan sebuah bahasa. Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi, memberi dan menerima informasi dan pengetahuan. Aksara dapat dibentuk berdasarkan cara pengucapan atau cara pengambaran kata-kata yang dimaksud. Berdasarkan cara pengucapan, aksara dikelompokan dalam sistem Alphabetikal dan sistim Syllabary seperti huruf "Akhsara" dan "Hanacaraka". Berdasarkan cara penggambaran, satu kata digambarkan sebagai satu gambar simbolik. Sistem ini dikenal dengan istilah Logogram, seperti dalam huruf Hieroglyphs dan Kanji. Jadi literasi dapat disimpulkan sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol bahasa tulis untuk dapat memberi dan menerima informasi dan pengetahuan.
    Literate sendiri juga dapat juga diartikan sebagai educated yang berarti terdidik atau berpendidikan. Hal ini dikarenakan untuk menguasai bahasa tulis seseorang perlu mendapatkan pendidikan dari orang lain, selain itu dengan menguasai bahasa tulis seseorang mampu mengakses berbagai pengetahuan dan informasi untuk memperkaya pengetahuannya.
    Pengertian luas literasi sebagai terdidik, mengakibatkan kata literasi banyak digunakan untuk berbagai istilah, termasuk juga istilah literasi informasi.
Ada banyak sekali pandangan dan definisi mengenai literasi informasi. Berbagai pandangan tersebut dapat kita kelompokan menjadi dua bagian, yang pertama dari sudut pandang kompetensi individu dan yang kedua dari sudut pandang hak asasi manusia dan kemasyarakatan.
    Kedua sudut pandang tersebut bertemu pada pemahaman mengenai pentingnya informasi dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan individu maupun kehidupannya bermasyarakat.

1.1.    Sudut Pandang Keterampilan dan Kompetensi Individu

    Sudut pandang ini  bermula dari kegiatan dalam bidang ilmu perpustakaan dan studi informasi. Pada awalnya literasi informasi dipahami sebagai pendidikan bibliografis atau petunjuk orientasi perpustakaan. Dengan pendidikan ini diharapkan setiap peserta didik dapat memanfaatkan layanan yang diberikan oleh perpustakaan beserta peraturan-peraturannya, memahami bagaimana pengorganisasian koleksi, penyusunan subjek dan kelas, sistem klasifikasi yang digunakan, dapat melakukan pencarian dengan menggunakan katalog dan database, cara peminjaman ke perpustakaan lain (inter-library loan), dan dapat memanfaatkan koleksi dalam berbagai format seperti buku, periodikal, mikrofilm, CD/DVD, dan lain sebagainya. Tujuan dari pendidikan ini adalah agar pengguna dapat memperoleh informasi yang diperlukan secara efektif melalui perpustakaan.

    Konsep ini kemudian berkembang dari pendidikan orientasi perpustakaan menjadi pendidikan keterampilan untuk dapat mencari dan memanfaatkan informasi, tidak hanya melalui perpustakaan tapi juga
melalui sumber-sumber informasi lain. Keterampilan ini dipandang bermanfaat dalam proses pemecahan masalah, proses belajar mandiri dan proses pendidikan sepanjang hayat.
    Ada banyak definisi literasi informasi dari sudut pandang ini, sebagai contoh kita ambil definisi menurut ALA (American Library Association) dan definisi yang digunakan oleh APISI (Asosiasi Pekerja Informasi Sekolah Indonesia).  
Literasi informasi menurut ALA  adalah:

"To be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information". (Presidential Committee on Information Literacy. 1989, p. 1).

Dari definisi diatas dapat perluas bahwa individu yang telah terliterasi informasi mempunyai karakteristik sebagai berikut:
o    memahami bahwa informasi yang akurat dan tepat adalah dasar dari pengambilan keputusan.
o    memahami kebutuhan akan informasi
o    dapat mencari informasi yang diinginkan
o    dapat menyusun pertanyaan berdasarkan informasi yang diinginkan
o    dapat mengidentifikasi potensi sumber-sumber informasi
o    dapat membangun strategi pencarian informasi yang sukses
o    dapat mengakses sumber informasi termasuk teknologi berbasis komputer dan teknologi lainnya
o    dapat mengevaluasi informasi darimanapun sumbernya
o    dapat mengorganisasikan informasi untuk kebutuhan praktis
o    dapat mengintegrasikan informasi yang diperoleh kedalam pengetahuan yang telah dimiliki
o    dapat menggunakan informasi untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah
o    dapat menggunakan informasi secara etis dan legal
Karena informasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk, istilah informasi tidak hanya mengacu pada media cetak saja. Literasi lain seperti literasi visual, literasi media, literasi komputer, literasi jaringan adalah literasi mendasar yang secara implisit termasuk dalam literasi informasi.
Definisi literasi informasi yang digunakan APISI adalah:

Literasi informasi adalah seperangkat ketrampilan untuk mendapatkan jalan keluar dari suatu masalah yang ada. Ketrampilan ini mencakup ketrampilan mengidentifikasi masalah, mencari informasi, menyortir, menyusun, memanfaatkan, mengkomunikasikan dan mengevaluasi hasil jawaban dari pertanyaan atau masalah yang dihadapi tadi.

Definisi ini disusun dari tahapan penggunaan informasi untuk memecahkan suatu masalah, setiap tahapan membutuhkan keterampilan yang spesifik. Berdasarkan proses-proses tahapan tersebut kemudian dibangun model-model literasi informasi, contohnya adalah model Empowering-8 dan Big6TM.
Sudut pandang keterampilan atau kompetensi adalah sudut pandang utama dalam menjelaskan dan memahami literasi informasi.

1.2.   Sudut Pandang Hak Asasi Manusia dan Kemasyarakatan

    Sedikit berbeda dengan pandangan sebelumnya yang lebih menekankan pada keterampilan individu, pandangan ini lebih menekankan pada peran literasi informasi dalam kehidupan bermasyarakat.

    Literasi informasi diterjemahkan sebagai kemampuan dialog individu dalam masyarakat informasi. Dalam definisi lain, literasi informasi diartikan sebagai sekumpulan kemampuan individu untuk dapat turut serta aktif dalam masyarakat informasi.

    Masyarakat informasi adalah masyarakat yang dalam tata kehidupannya,  informasi dan pengetahuan berperan penting dalam berbagai segi kehidupan, baik dalam kegiatan, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

    Dalam pandangan ini, kebebasan dan kemampuan untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tidak dipandang sebagai keterampilan individu semata tetapi juga dipandang sebagai hak asasi individu yang harus dijamin oleh negara manapun.

    Pandangan ini sejalan dengan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dari United Nation High Commisioner for Human Rights.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

    Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran atau yang dikenal dengan literasi informasi adalah perwujudan dari hak asasi manusia.

    Untuk dapat memahami literasi informasi sebagai ketrampilan dan juga hak asasi manusia, kita dapat mengambil pemahaman dari kata dasar literasi itu sendiri. Literasi atau kemampuan baca-tulis dapat dilihat sebagai ketrampilan individu, dapat juga dipandang sebagai hak individu untuk memperolehnya. Hak ini diakui dalam hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

    Hal yang sama dapat kita lihat pada literasi informasi, literasi informasi dapat dipandang sebagai keterampilan sekaligus juga dapat dipandang sebagai hak asasi individu untuk dapat menguasainya..

    Pengakuan negara akan hak asasi manusia harus disertai dengan upaya untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi. Misalnya suatu negera mengakui hak untuk mampu membaca dan menulis bagi setiap individu, tapi jika itu tidak diiringi dengan sarana, kesempatan dan pendidikan untuk melakukan hak-hak tersebut, berarti negara secara tidak langsung telah mengabaikan hak-hak asasi individu tadi. Hal yang sama juga terjadi pada hak literasi informasi, negara harus melakukan segala usaha untuk mewujudkan literasi informasi di masyarakat.

    Terkait dengan kebermasyaraktan, dalam masyarakat terliterasi informasi, setiap individu bebas untuk menerima atau tidak menerima informasi yang disampaikan oleh siapapun. Masyarakat yang telah terliterasi informasi akan tidak mudah termakan isu, fitnah dan propaganda. Setiap orang mempunyai kemampuan untuk mencari dan memproses informasi yang diterimanya, bisa membedakan antara opini atau pendapat dengan fakta atau kenyataan. Selain itu, setiap orang juga tidak akan sembarangan menyebarkan isu, fitnah, berita bohong, dan bersaksi palsu, karena setiap informasi yang disampaikan dapat diperiksa dan dapat dipertanggung jawabkan di depan publik dan hukum. Dengan kemampuan literasi informasi dari setiap individu maka akan tercipta suatu masyarakat informasi.

    Manusia pada hakikatnya adalah informasi. Informasi yang dikemas dalam cetak biru gen-gen, yang berinteraksi dan diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

2.    Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

    Dari penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa informasi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, negara membuat berbagai aturan perundang-undangan yang terkait dengan informasi.

2.1. Amanat Perubahan Kedua UUD 45 mengenai Informasi dan Pengetahuan

  Pada Era Reformasi, UUD 45 sebagai konstitusi negera Republik Indonesia mengalami beberapa kali perubahan atau amandemen. Perubahan dibuat setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara.
Terkait dengan informasi dan pengetahuan, UUD'45 meyebutkan bahwa :

BAB XA HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28C
(l) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
. . .
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
. . .
BAB XII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 31
1.    Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
. . .

    Pasal 28F dalam Perubahan Kedua UUD 45 disarikan dari Undang-Undang 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia.

BAB III HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA
Pasal 14
(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
. . .
Pasal 60
(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.


   Dalam pasal 28C negara mengakui hak setiap orang untuk mendapat pendidikan dan untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Dalam pasal 31 ditegaskan lagi hak pendidikan tersebut adalah hak Warga Negara Indonesia (WNI) dan pemerintah wajib membiayainya dengan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.
    Pada pasal 28F UUD 45 negara mengakui hak setiap individu untuk:
o    berkomunikasi
o    mencari informasi,
o    memperoleh informasi,
o    memiliki informasi,
o    menyimpan informasi,
o    mengolah informasi, dan
o    menyampaikan informasi
tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah untuk:
o    pengembangan diri pribadi (individu)
o    pengembangan lingkungan sosial (masyarakat)
dan sarana kegiatan tersebut adalah melalui:
o    semua jenis saluran yang tersedia

    Kalau kita tinjau lagi pengertian literasi informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka apa yang dimaksud oleh UUD'45 sebagai hak asasi manusia pada pasal 28C, pasal 28F, dan pasal 31  adalah sesuai dengan pengertian literasi informasi baik dari sudut pandang kompetensi individu maupun sudut pandang kemasyarakatan dan hak asasi manusia.
    Lebih lanjut lagi dalam Pasal 60 UU 39/1999, negara melihat kemampuan literasi informasi (mencari, menerima, dan memberikan informasi), telah diperlukan sejak usia kanak-kanak dan terus berkembang sesuai dengan usia dan tingkat intelektualitas dengan tujuan utamanya adalah untuk pengembangan diri.
    Negara melihat norma atau nilai utama dalam literasi informasi adalah nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Ditambah dengan pasal 31 ayat 5 UUD 45 menyebutkan nilai-nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.
    Dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Republik Indonesia mengakui hak setiap orang untuk memiliki literasi informasi. Hak ini diakui dan diatur dalam dalam konstitusi dan perundang-undangan. Hak asasi individu ini harus dijamin oleh Negara. Salah satu bentuk jaminan adalah dengan memberikan sarana dan kemampuan literasi informasi sehingga setiap individu dapat menggunakan dengan baik hak-haknya.

2.2. Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Informasi dan Pengetahuan

    Selain dalam konstitusi, negara juga mengeluarkan berbagai perundang-undangan terkait dengan informasi dan pengetahuan. Beberapa diantaranya dapat kita kelompokkan sebagai berikut:
Pengakuan akan hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi
o    UU 39/1999 Hak Asasi Manusia
o    UU 9/1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
Pengembangan, pelestarian, informasi dan pengetahuan serta kelembagaannya
o    UU 8/ 1990 Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
o    UU 5/1992 Benda Cagar Budaya
o  UU 12/2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
o    UU 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
o    UU 14/2005 Guru dan Dosen
Penyampaian dan pengemasan informasi
o    UU 8/1992 Perfilman
o    UU 36/1999 Telekomunikasi
o    UU 40/1999 Pers
o    UU 32/2002 Penyiaran
Dokumentasi dan deposit
o    UU 4/1990 Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam
o    UU 8/1997 Dokumen Perusahaan.
Perlindungan terkait dengan nilai keekonomian dari informasi
o    UU 7/1994 Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
o    UU 31/2000 Desain Industri
o    UU 30/2000 Rahasia Dagang
o    UU 32/2000 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
o    UU 14/2001 Paten
o    UU 15/2001 Merek
o    UU 19/2002 Hak Cipta

    Selain perundangan diatas, dibahas juga Rancangan Undang-Undang terkait dengan informasi dan pengetahuan, beberapa diantaranya adalah:
o    RUU Perpustakaan
o    RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
o    RUU Informasi dan Transaksi Elektronik

    Perundang-undangan dibuat untuk mengatur dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi tidak semua perundang-undangan tersebut mendorong literasi informasi masyarakat. Beberapa diantaranya bahkan berisi kepentingan negara asing, terutama perundang-undangan yang terkait dengan nilai keekonomian dari informasi.
    Sebagai contoh, misalnya dengan segala ketrampilan atau kompetensi yang dimiliki seseorang bisa memperoleh informasi yang diperlukannya, namun bisa jadi pada saat memanfaatkannya akan terbentur dengan peraturan hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, dan merek. Lebih ironis lagi, karya orisinil inovasi anak bangsa, bisa dituntut negara lain karena melanggar paten.
    Contoh lain adalah jangka waktu hak cipta yang terlalu lama untuk dapat digunakan untuk kepentingan publik, hal ini dapat membatasi kreatifitas. Jimmi Wales pendiri Wikipedia dalam artikelnya "Saya Bukan Pencuri" mengeluhkan banyaknya undang-undang diberbagai negara yang membatasi kebebasan informasi sehingga menghambat pengembangan pengetahuan secara bergotong-royong oleh komunitas dengan memanfaatkan teknologi baru.
    Untuk itu perlu adanya pengkajian yang mendalam mengenai peraturan-peraturan tersebut, jangan sampai peraturan perundangan menjadi penghambat kemajuan apalagi sampai bertentangan dengan konstitusi. Tercatat dalam sejarah pada tahun 1958 Perdana Menteri waktu itu Ir. H. Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern dengan tujuan agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing secara bebas dan bertanggung jawab.
    Pemimpin dan wakil rakyat harus mengambil langkah berani semacam ini atau setidaknya meninjau kembali undang-undang yang telah ditetapkan, rancangan undang-undang yang sedang dibahas untuk dapat menghasilkan perundangan yang lebih baik untuk kemajuan literasi informasi.

3.      Perpustakaan Nasional RI dan Literasi Informasi

    Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pemerintah non-departemen, merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melaksanakan amanat konstitusi, termasuk juga amanat untuk mengembangkan literasi informasi di masyarakat.

    Kritik-kritik tajam dari pemerintah kepada Perpustakaan Nasional RI akhir-akhir ini bisa jadi mencerminkan ketidakpahaman pemerintah akan tugas utama Perpustakaan Nasional RI atau ketidakpahaman Perpustakaan Nasional RI mengenai tugas dan fungsinya.

    Untuk itu diperlukan pemahaman diri dan lingkungan karena pemahaman ini menjadi dasar dari seluruh kegiatan yang dilakukan.

3.1.   Pemahaman Diri dan Lingkungan

    Pemahaman diri adalah sangat penting sebelum kita melaksanakan sesuatu pekerjaan, dengan pemahaman diri akan timbul kesadaran (consciousness) akan jati-diri, kemampuan dan kondisi lingkungan. Dengan pemahaman dan perenungan jati-diri, kita mampu mendapatkan nilai-nilai dan tujuan luhur dari kegiatan yang sedang dan yang akan dilakukan.

   Pemahaman diri bisa dimulai dengan pertanyaan sederhana tetapi memerlukan perenungan yang mendalam untuk dapat menjawabnya. Pertanyaan itu adalah "Siapa saya?".

    Pertanyaan diatas dapat juga ditanyakan oleh Perpustakaan Nasional RI secara kelembagaan. Dalam proses pencarian jawaban itu diharapkan akan mucul kesadaran diri yang tinggi dan dapat mengubah pola pikir (mindset) organisasi. Kesadaran ini kemudian akan menyebar keseluruh komponen organisasi dan kemudian diwujudkan dalam berbagai program dan kebijakan.

    Untuk menjawab pertanyaan "Siapa saya?" bisa dimulai dengan menggali definisi historis-filosofis dari nama dan istilah yang digunakan untuk menamakan diri sendiri, yaitu istilah "Perpustakaan".

    Seperti yang sudah umum diketahui, kata perpustakaan dibentuk dari kata Bahasa Sansekerta "Pustaka" yang berarti buku. "Pustaka" dapat juga merupakan bentuk lain dari kata "Pusta" atau "Pustak" yang kemungkinan berasal dari Bahasa Iran "Post" yang berarti kulit.

    Pendapat lain yang menyatakan kata Pustaka berasal dari Bahasa Tamil "Potthaka" yang berarti anyaman sarung atau sampul kasar dibuat dari sejenis tanaman. Pendapat ini didukung dengan kata "Pittaka" yang berarti keranjang, yang juga digunakan sebagai istilah kumpulan doktrin-doktrin, seperti pada nama Tripitaka yang merupakan nama tiga buku ajaran Budha.

    Disebutkan dalam manuskrip kuno bahwa Pusta dibuat dari tanah liat, kayu, kain, kulit, besi (metal), atau batu-batu berharga. Al Beruni dalam catatan perjalanannya ke India sekitar 1030 A.D. secara rinci menjelaskan seperti apa benda yang disebut dengan "Pustaka" beserta dengan budaya menulis, huruf-huruf "Akhsara", berhitung dan  satuan ukuran yang digunakan.

    Meskipun pada masa sebelumnya sudah dikenal simbol-simbol logogram, pada awalnya budaya menulis di Nusantara dibawa oleh pedagang India. Selanjutnya budaya menulis ini diperkenalkan oleh pedagang dari Arab dan Eropa.

    Dalam bahasa Jawa Kuno terdapat kata "Pusaka" yang berarti warisan. Kata "Pusaka" kemungkinan berasal dari kata "Pustaka", seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Pusta sendiri dibuat dari berbagai macam benda-benda.

    Pendapat lain menyatakan Pusaka ini berakar pada kata "Shakti". Pusaka mungkin juga diambil dari nama kaum Saka yang datang ke tanah Jawa dari India dan mengajarkan bermacam-macam ilmu pengetahuan, seperti pengetahuan baca tulis (Hanacaraka) dan perhitungan Sengkalan atau "Sakakala" yang berarti Tahun Saka.

    Dari pembahasan tentang asal kata "Pustaka" dapat kita lihat bahwa akar kata Perpustakan itu sendiri terkait erat dengan budaya baca-tulis atau literasi.

    Istilah perpustakaan telah mengalami proses historis-filosofis sedemikan rupa sehingga istilah perpustakaan tidak bisa diganti dengan "Perbukuan", "Perkitaban" atau istilah saduran asing misalnya "Bibliotek" atau "Maktabah". Begitupula istilah Pustakawan tidak bisa diganti dengan istilah "Pustapala" yang secara literal berarti penjaga pustaka.

    Hal ini terkait dengan pemberian nama dan istilah dalam RUU Perpustakaan seperti pustakawan, kepustakawanan, pemerpustaka, pemustaka, dewan perpustakaan, asosiasi pustakawan, organisasi profesi pustakawan, kode etik pustakawan, dan lain sebagainya. Diharapkan penamaan ini bukan sekedar pemberian nama dan istilah semata tapi juga perlu dicari makna historis-filosofis dibalik pemberian nama itu, diikuti dengan pemahaman diri untuk setiap nama dan istilah tadi.

    Pemahaman yang sempit dapat menyebabkan nama dan istilah tersebut hanya digunakan secara eksklusif. Hal ini terlihat pada banyaknya usaha atau kegiatan perpustakaan yang lebih memilih menamakan dirinya dengan istilah selain perpustakaan seperti knowledge/resource/information center, rumah/taman baca, warung/balai informasi, rumah/mobil/motor pintar dan masih banyak lagi istilah-istilah lainnya. Begitu pula untuk nama profesi dan institusi pendidikannya.

    Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah istilah perpustakaan sudah ketinggalan jaman? atau apakah istilah perpustakaan sudah kehilangan makna filosofisnya? atau memang ada pemahaman diri lain yang dimiliki oleh usaha-usaha tersebut sehingga tidak dapat dirujuk lagi dengan kata perpustakaan? atau makna perpustakaan dan pustakawan sendiri sudah bergeser ke arah formal-birokratis?

    Jawaban pertanyaan diatas mungkin dapat dilihat dari pemahaman diri yang tercermin pada definisi perpustakaan dalam RUU Perpustakaan:

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam, secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

    Penggunaan istilah-istilah institusi, profesional dan sistem yang baku ini yang mungkin menyebabkan sementara usaha-usaha/kegiatan-kegiatan itu lebih memilih untuk tidak menamakan dirinya perpustakaan, karena kemungkinan saat ini pengelolaanya tidak dalam bentuk kelembagaan resmi, belum profesional, atau tidak menggunakan sistem yang baku.

    Penggunaan sistem yang baku dan pengelolaan secara profesional serta institusional adalah sangat penting dalam pengembangan perpustakaan, namun hal ini ada baiknya tidak dimasukan sebagai definisi dan syarat-syarat sebuah perpustakaan, melainkan dijadikan target dari pengembangan perpustakaan.

    Seperti pemahaman Ranganathan bahwa "library is a living organism", perlu juga dipahami bahwa organisme sudah diakui ada semenjak tahap embrio bahkan pada tahap konsepsi.

    Kembali ke pemahaman diri, proses lain yang dapat dilakukan adalah dengan melihat ke belakang apa saja yang sudah dilakukan sehingga menjadi seperti apa kita sekarang ini dan melihat ke depan apa saja yang bisa dilakukan. Cara lain adalah melemparkan pertanyaan "Siapa saya?" ke pihak eksternal untuk membantu mencarikan jawabannya.

3.2.   Program dan Kebijakan Literasi Informasi Perpustakaan Nasional RI

    Dari pemahaman mengenai diri dan lingkungan, maka akan selanjutnya tujuan-tujuan luhur dari organisasi akan dengan mudah dipahami. Tujuan itu kemudian dijabarkan dalam berbagai program dan kebijakan.

   Tujuan perpustakaan dapat disarikan dalam dua kegiataan utama yaitu kegiatan pelestarian dan kegiatan pendidikan. Literasi informasi terkait erat dengan kegiatan pendidikan.

   Kegiatan pendidikan dilakukan sebagai pengakuan negara akan hak-hak asasi manusia, termasuk hak literasi informasi yang telah diakui oleh konstitusi.

    Dalam hal literasi informasi, sudah ada beberapa program dan kebijakan yang sudah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI antara lain:

o  Literasi informasi ini juga telah menjadi bagian dalam Rencana Induk Perpustakaan Nasional tahun 2006-2015.

o        Lomba-lomba Penulisan

Lomba penulisan adalah sarana pendidikan literasi informasi yang sangat efektif. Lomba Nasional Penulisan Artikel Tentang Perpustakaan Nasional RI  mempunyai dua keuntungan sekaligus, keuntungan pertama adalah Perpustakaan Nasional RI akan mendapat masukkan dari para pemerhati perpustakaan, yang kedua secara tidak langsung mendidik literasi informasi bagi para pesertanya. Perlu diadakan juga lomba penulisan resensi buku yang lebih sering, karena ini mendorong kegiatan dan budaya baca-tulis.

o        Penyusunan RUU Perpustakaan

o        Kampanye dan penggerakan minat baca di masyarakat.

o     Pembukaan layanan terbuka di Medan Merdeka Selatan dilengkapi dengan teknologi informasi

o  Peresmian layanan perpustakaan keliling dilengkapi dengan teknologi informasi

o        Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata laksana pekerjaan.

o  Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dengan pengguna dan pihak eksternal

o   Pengembangan website PNRI http://www.pnri.go.id dan penyediaan database koleksi melalui Internet.

o        Pelatihan, seminar dan kajian-kajian mengenai literasi informasi.

o        Kerjasama dengan pihak luar dan dalam negeri

o        Dukungan untuk organisasi-organisasi literasi informasi

o        Melakukan berbagai pembinaan-pembinaan terkait dengan literasi informasi

o        Identifikasi potensi-potensi untuk pengembangan literasi informasi

3.3.   Potensi-potensi untuk Pengembangan Literasi Informasi

    Potensi pada dasarnya adalah sebuah kekuatan yang ada tapi tidak disadari atau belum secara optimal dimanfaatkan

3.3.1.      Potensi Kewenangan

    Kedudukan Perpustakaan Nasional sebagai Lembaga pemerintah non-departemen, memungkinkan Perpustakaan Nasional untuk menyusun berbagai peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

    Kewenangan ini sebaiknya dimanfaatkan secara optimal untuk mengkaji dan menyusun peraturan dan perundangan yang berlaku dalam rangka pengembangan literasi informasi.

    Perlu dikaji juga apakah ada keperluan Perpustakaan Nasional menjadi lembaga negara untuk menjalankan tugas-tugas konstitusi secara efektif, serta bagaimana kedudukan perpustakaan nasional di negara-negara lain.

    Dengan dibuatnya Rancangan Undang-Undang Perpustakaan ini akan menjadi kekuatan atau potensi yang besar sehingga perlu dikaji secara mendalam sehingga menjadi kekuatan yang membangun.

3.3.2.      Potensi Sumber Daya Manusia

    Pustakawan selama ini identik dengan petugas pengelola buku perpustakaan. Pada dasarnya pustawakan adalah pekerja informasi yang menyediakan informasi bagi yang membutuhkannya.

    Tugas pekerja informasi adalah mengetahui seluk beluk informasi, mengetahui lokasi, pintar menganalisis dan memberikan informasi yang tepat kepada yang membutuhkannya.

    Untuk itu pustakawan harus mempunya kemampuan literasi informasi dan sanggup melatih kemampuan ini untuk orang lain.

   Perpustakaan Nasional RI diharapkan dapat mengembangkan literasi informasi informasi bagi pustakawan dengan menyediakan berbagai pelatihan dan sarana untuk berkembang.

3.3.3.      Potensi Teknologi Informasi dan Komunikasi   

Teknologi dibuat dengan tujuan untuk memudahkan dan membantu pekerjaan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi dapat dikategorikan sebagai sarana untuk melakukan literasi informasi. Teknologi informasi akan semakin dirasakan manfaatnya pada saat ini terlebih di masa yang akan datang.
     Teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri sedang mengarah ke arah konvergensi dengan tujuan untuk memudahkan manusia dengan segala aktifitasnya. Hal ini dapat dilihat pada teknologi telepon bergerak yang tidak sekedar melayani komunikasi suara, juga melayani data dan multimedia.

Salah satu teknologi informasi yang sangat pesat perkembangannya adalah Internet. Jaringan global Internet memungkinkan data dan informasi dari berbagai penjuru dunia dapat dengan cepat diperoleh.

Selain itu Internet memungkinkan untuk munculnya teknologi baru seperti Semantic Web, Web 2.0, Library 2.0, Social Network, Social Bookmarking, Folksonomi dan lain sebagainya yang perlu diantisipasi untuk dimanfaatkan oleh perpustakaan.

Teknologi Informasi dan komunikasi harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Perpustakaan Nasional RI untuk pengembangan literasi informasi.

3.3.4.    Potensi Komunitas Informasi dan Pengetahuan

    Di belakang teknologi informasi dan komunikasi yang menggerakannya adalah komunitas Informasi. Komunitas ini aktif menggunakan teknologi informasi dan memanfaatkannya untuk pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Beberapa contoh diantaranya adalah:
"    Proyek Gutenberg yang berusaha menyediakan e-book public domain
"   Proyek Wikipedia yang berusaha membangun ekslopedia secara bergotong-royong
"    Komunitas Blogger, komunitas ini cukup aktif dalam melakukan kegiatan penulisan
"    Komunitas professional dan praktisi (Open Source, Pustakawan, dll)
Perpustakaan Nasional RI sebaiknya menjalin kerja sama erat dengan komunitas informasi untuk mengembangkan literasi informasi.

3.3.5.    Potensi Kerjasama

    Kegiatan besar ini akan terasa berat jika dilaksanakan sendiri, oleh karena itu Perpustakaan Nasional RI perlu menjalin kerjasama dengan pihak lain yang mempunyai tujuan yang sama.
    Kerjasama dapat dilakukan dengan departemen terkait, LSM, praktisi, perusahan-perusahaan nasional dan multinasional. Untuk kerjasama dengan perusahaan dilakukan dalam rangka menjalankan Corporate Social Responsibilities. Khusus untuk perusahaan telekomunikasi juga terdapat kewajiban Universal Service Obligation yang dapat diarahkan untuk mengembangkan literasi Informasi.

4.    Penutup

    Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari tulisan ini adalah :
1.    Literasi Informasi dapat dilihat dari sudut pandang kompentensi individu dan juga sudut pandang hak asasi manusia dan kebermasyarakatan.
2.    Negara mengakui hak ini dan telah dituangkan dalam konstitusi Pasal 28F UUD'45 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan bisa jadi menghambat pengembangan literasi informasi dan pengetahuan.
3.    Perpustakaan Nasional RI adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan amanat konstitusi terkait literasi informasi baik untuk pendidikan sepanjang hayat maupun untuk pelaksanaan hak asasi manusia.
4.    Pemahaman diri dan lingkungan adalah penting sebelum menjalankan tugas dan kewajiban Perpustakaan Nasional RI dalam literasi informasi.
5.    Perpustakaan Nasional RI sudah melakukan langkah-langkah maju untuk mewujudkan literasi informasi di masyarakat. Kegiatan ini diharapkan akan terus menerus dilakukan, dievaluasi dan diperbaiki.
6.    Perpustakaan Nasional RI sebaiknya melakukan kajian kritis mengenai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk RUU Perpustakaan yang sudah disusun, apakah peraturan dan perundang-undangan itu sudah ideal dan dapat menjawab tantangan jaman.
7.    Melihat besarnya tantangan yang dihadapi, dari besarnya jumlah penduduk Indonesia dan ketersebarannya, potensi kewenangan, potensi SDM, potensi teknologi informasi dan potensi komunitas informasi dan pengetahuan serta kerjasama dengan berbagai pihak perlu dioptimalkan oleh Perpustakaan Nasional RI dalam melaksanakan literasi informasi.
    Akhir kata, saran terbaik yang bisa kami sampaikan kepada pembaca sekalian adalah marilah kita bersama-sama secara terus menerus mengembangkan kemampuan literasi informasi diri pribadi kita masing-masing dan juga menularkan kemampuan tersebut ke orang-orang terdekat, karena memiliki kemampuan tersebut juga merupakan hak asasi mereka juga.
    Dengan demikian diharapkan akan terbentuk masyarakat terliterasi informasi, masyarakat yang aman-damai, adil-demokratis, dan sejahtera sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
Kata Kunci : literasi infomasi, komptensi individu, kemasyarakatan dan hak asasi manusia, konstitusi, peraturan perundang-undangan, Perpustakaan Nasional RI
Pengarang : Arif Rifai Dwiyanto
Subjek : Perpustakaan Nasional -- pelayanan
Sumber :
Attachment :
  No. Nama File  
Peran Perpustakaan Nasional RI dalam Pengembangan Literasi Informasi.pdf View Download





Unduh dalam bentuk:
     
Berbagi (share) ke teman/sahabat/rekan/keluarga melalui :
 
Pemutakhiran Situs