Kelompok  Kerja Tenaga Fungsional Pustakawan Sebagai  Sarana Menuju Pustakawan Profesional

Latar Belakang.

 

Meski peraturan ini telah diberlakukan sejak terbitnya tahun 1994, namun saat ini banyak isu yang muncul di sekitar kehidupan kepustakawanan Perpustakaan Nasional RI, di antaranya adalah kurangnya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan angka kredit, terutama bagi pemangku jenjang pustakawan muda ke atas. Keadaan ini diyakini terkait dengan penempatan di mana mereka ditugaskan untuk pelaksanaan tugas institusi. Ada di antaranya yang berpendapat bahwa kelompok pustakawan utama dengan mengatakan “Pustakawan utama tidak perlu diadakan karena tidak ada manfaatnya”. Isyu lain misalnya dalam usianya yang sudah tidak seumur jagung lagi sebagi pustakawan belum mampu membuat rencana kerja, menyusun laporan kerja, menyusun DUPAK, bahkan belum mampu mengenali kegiatan mana yang memiliki bobot angka kredit dan mana yang tidak.

Kondisi inilah kiranya yang menjadi alasan Prof. Azyumardi Azra dalam suatu temukarya mengungkapkan bahwa banyak pustakawan yang

 

tidak pede atau nyaman dengan profesinya. Lebih lanjut dikatakan bahwa banyak dari mereka yang bekerja hanya karena kebetulan atau keterpaksaan sebab tidak ada formasi yang lain. Inilah citra pustakawan di Indonesia saat ini. Menurutnya, untuk meningkatkan citra pustakawan, selain dengan peningkatan kompetensi, juga dengan self- esteem dan self-respect. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan pesan, ajakan untuk meneladani semangat “tak kan lari gunung di kejar, meskipun rimba lara membentang, nan dirindu pasti terjelang,” untuk merubah keadaan demi kemajuan, perbaikan, dan peningkatan profesionalitas pustakawan dan peran perpustakaan dalam melestarikan budaya bangsa guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di sisi lain kita semua sadar bahwa untuk merubah citra perpustakaan yang terkesan sekedar sebagai tempat menyimpan bahan perpustakaan yang, dapat digunakan oleh peneliti, atau pembaca tertentu, menjadi perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakatnya dalam mencarisolusi berbagai masalah kehidupan berbasis literatur. Dengan demikian diperlukan pustakawan profesional yang mampu memberdayakan perpustakaan untuk kepentingan seluruh lapisan pemustakanya.

Berbicara tentang pustakawan, Keputusan Presiden RI No. 87 tahun 1999 memberikan batasan pustakawan sebagai salah satu jabatan fungsional yang termasuk dalam “rumpun arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan”, termasuk dalam kategori:

a)            jabatan fungsional keahlian yang pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasar pada penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan; dan

b)            jabatan fungsional ketrampilan yang pelaksanaan

tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metoda operasional dari suatu bidang profesi.

Selanjutnya, bila kita sedikit mundur ke belakang, mencermati Keputusan Presiden Nomor.16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawainegrisipil yang mengamanatkan bahwa pembentukan jabatan fungsional pegawai negri sipil bertujuan untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier pegawai negri sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas. Lebih jauh dijelaskan bahwa baik jabatan fungsional ahli maupun jabatan fungsional trampil, keduanya dengan kriteria:

1)            Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi,

2)            Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi,

3)            Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat keahlian dan atau ketrampilan

Pelaksanaan tugas bersifat mandiri

5) Jabatan tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi

Berbicara tentang kriteria jabatan fungsional pustakawan, kelima kriteria di atas dirangkum menjadi satu kesatuan makna pustakawan yang dimaksud dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, yaitu seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Permasalah diambil kasus di Perpustakaan Nasional RI, khususnya di Salemba

Dari apa yang diuraikan di atas dapat disimpulkan adanya beberapa masalah dalam kehidupan kepustakawanan yaitu:

1)            Keterbatasan wawasan pustakawan mengakibatkan terbentuknya sikap dan tidakan yang tidak profesional, dan kesulitan untuk perolehan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkatnya.

2)            Berlarut-larutnya keadaan yang demikian (diktuml) disebabkan karena kurang pemahaman tentang jabatan fungsional pustakawan bagi pejabat fungsional sendiri termasuk ketua kelompok kerja, maupun bagi pejabat struktural sebagai penentu kebijakan.

3)            Belum berfungsinya sarang tawon sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Nasional RI membawa dampak tidak adanya mekanisme kerja yang jelas bagi pustakawan.

4)

Pustakawan Perpustakaan Nasional RI yang dimaksud dalam makalah ini terbatas pada tenaga fungsional pustakawan yang bertugas di lapangan, dalam arti dalam penanganan kegiatan teknis perpustakaan. Namun demikian, karena jumlah populasi tenaga fungsional pustakawan dapat

dikatakan lebih dari 75% dari jumlah tenaga fungsional pustakawan secara keseluruhan, maka kiranya sudah cukup mewakili populasi pustakawan berkaitan dengan persyaratan pengambilan sampel untuk generalisasi pernyataan-pernyataan sebagai hasil analisis keadaan secara sederhana.

Telah disinggung sebelumnya bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan makalah ini yang bermaksud mengajak rekan sejawat pustakawan untuk melalukan sesuatu menuju pustakawan yang profesional dalam berkarya mengemban visi dan misi penyelenggaraan perpustakaan sebagai lembaga yang memberikan kesempatan berperan aktif membangun bangsa seutuhnya menuju masyarakat terinformasi melalui layanan informasi berbasis literatur. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, dan berangkat dari keadaan yang ada saat ini diperlukan kesepahaman dalam pemikiran, kebersamaan dalam melangkah, ketaatazasan dalam niat dan tekat, peran aktif tetap dalam koridor tertip dan santun kita berbenah diri meraih puncak keberhasilan melalui jalur kepustakawanan.

Untuk pemahaman dan penyatuan persepsi lebih lanjut, berikut dicoba untuk memberikan beberapa [batasan istilah yang digunakan atau disebut-sebut dalam makalah ini. Batasan-batasan yang disampaikan di sini berdasarkan pendapat ilmuwan atau pemaknaan yang digunakan dalam berbagai keputusan sebagai dasar hukum.

1.            Jabatan fungsional (misal, pustakawan) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tangungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negri sipil (tidak berlaku setelah terbit UU no. 43 tentang perpustakaan) dalam suatu satuan organissi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu (keperpustakaan) serta bersifat mandiri. (Keppres No. 87 Tahun 1992)

2.            Jabatan strukturaladalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. (Peraturan Kaperpusnas RI No.36 Tahun 2005).

3.            Kelompok pejabat fungsional Pustaka wan adalah kumpulan pejabat fungsional pustakawan yang tergabung dalam satu unit organisasi perpustakaan, dokumentasi dan informasi dalam rangka melaksanakan tugas kegiatan kepustakawanan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing. (Peraturan Kaperpusnas RI No.36 Tahun 2005).

4.            Mekanisme kerja adalah cara atau prosedur kerja yang disusun secara logis dan berurutan. (Peraturan Kaperpusnas RI No.36 Tahun 2005). x

5.            Pustaka wan profesional adalah pustakawan yang memiliki pengetahuan generalis tentang berbagai ilmu, mampu memupuk self-esteem dan self-respect dalam memberdayakan perpustakaan sebagai sebuah lembaga ilmu pengetahuan yang dinamis, pusat diskusi, memberikan solusi kepentingan umum, serta berperan penting dan aktif untuk kemajuan bangsa. (Azyumardi Azra,2005)

6.            Kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan dan karakteristik pribadi yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan pada suatu pekerjaan. (Supriyanto, 2008)

Kondisi kepustakawanan saat ini (kasus di Perpustakaan Nasional RI

Sebelumnya telah diutarakan bahwa masalah yang paling banyak dikeluhkan oleh penyandang jabatan fungsional pustakawan di Perpustakaan Nasional RI adalah kurangnya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan angka kredit, terutama bagi pemangku jenjang jabatan pustakawan muda ke atas. Langkanya kesempatan diyakini terkait dengan penempatan mereka untuk pelaksanaan tugas institusi. Dalam kaitan ini, Athaillah Baderi berpendapat bahwa kesulitan pengumpulan angka kredit bagi para pustakawan, bukan semata-mata karena tidak bisa bekerja, atau malas-malasan, tetapi sebagai faktor penghambat (inhibiting) utamanya adalah tidak diberikannya kesempatan untuk berbuat, berpartisipasi atau menggarap lahan- lahan . (2004,3).

Dari pengamatan di lapangan diperkirakan ada beberapa kemungkinan yang berpotensi menjadi penyebab sulitnya mendapatkan angka kredit yang diperlukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Di antaranya adalah : tidak profesionalnya pejabat fungsional pustakawan; kurangnya jiwa korps atau rasa memiliki profesi pustakawan sebagai suatu kesatuan atau kelompok kerja; kurangnya pembinaan profesi maupun talenta dalam pelaksanaan tugas di lapangan dll.; tidak kalah pentingnya kurangnya pemahaman tentang jabatan fungsional pustakawan di kalangan pejabat struktural; dan semuanya ini akan berujung karena pustakawan belum diikat dalam suatu ikatan yang melembaga, meskipun telah tersedia sarang tawon dalam struktur organisasi Perpustakaan Nasional RI sebagai wadahnya.

1.            Pejabat fungsional pustakawan yang tidak profesional Kondisi ini terlihat pada sikap dalam menghadapi masalah-masalah yang menuntut profesionalisme, seperti:

a)            Keterbatasan wawasan dalam menyikapi kondisi lapangan dengan hanya terpaku pada kata-kata dalam butir-butir kegiatan yang memiliki nilai angka kredit dalam SK MENPAN;

b)            [Tidak adanya kemauan untuk memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan jabatan fungsional pustakawan, seperti penyusunan laporan kegiatan kepustakawanan, penyusunan DUPAK, menyusun rencana kerja perorangan dll.;

c)            Memilih untuk berusaha mencari jalan pintas dalam mendapatkan angka kredit dengan cara yang kurang terpuji, dll.

2.            Kurangnya jiwa korps atau rasa memiliki profesi pustakawan sebagai suatu kesatuan atau kelompok

Yang dimaksud adalah kebersamaan memiliki profesi pustakawan sebagai suatu kesatuan atau kelompok. Hal ini tercermin dari:

a)            Sikap acuh tak acuh dalam menyikapi suatu masalah bersama;

b)            Merasa tidak berkewajiban dan jmenyerahkan penyelesaian masalah kepada pihak lain, dan ikut saja apa jadinya

3.            Kurangnya pembinaan profesi maupun talenta dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Tidak semua pustakawan memahami bagaimana menyikapi dan apa yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan tugas di lapangan sesuai kedudukannya sebagai pejabat fungsional pustakawan. Hal ini dapat dilihat dari hasil akhir pelaksanaan tugas lapangan, meskipun diperlukan pengamatan lapangan untuk membuktikan hal ini. Dari hasil akhir suatu kegiatan dapat dikenali apakah hanya mengejar target, apakah hasil kerja seorang yang profesional, ataukah sekedar menghasilkan laporan untuk pemeriksaan dll. Kerja yang demikian tentu saja tidak akan mencapai sasaran kwalitas yang baik, atau tidak profesional. Keadaan yang demikian diperkirakan terbentuk karena selain keterbatasan kemampuan pustakawan pelaksana tugas, juga karena tidak adanya bimbingan maupun arahan baik dari pejabat struktural terkait maupun ketua kelompok sebagai kepanjangan tangan pejabat struktural di mana mereka ditempatkan. Dalam hal yang demikian tidak ada yang bertanggungjawab terhadap profesionalitas pustakawan terkait.

4. Kurangnya pemahaman tentang jabatan fungsional pustakawan di kalangan pejabat struktural.

Hal ini sangat jelas terlihat dalam penerapan posisi pustakawan sebagai staf bidang, termasuk pustakawan utama yang ditempelkan (tidak jelas statusnya) di Kepala Pusat. Padahal jelas dalam struktur oraganisasi Perpustakaan Nasional RI pustakawan memiliki tempat tersendiri yaitu apa yang disebut dengan istilah saiangtawon di setiap unit kerja eselon dua. Ciri lain misalnya, ada pejabat struktural yang menolak pustakawan yang menduduki pangkat lebih tinggi berada di unit kerjanya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pejabat struktural tersebut tidak memahami bahwa tenaga fungsional (pustakawan) dibenarkan untuk menduduki pangkat lebih tinggi dari pejabat struktural di mana mereka ditempatkan. Sampai saat ini pejabat struktural masih beranggapan bahwa pustakawan adalah bagian dari stafnya, sehingga wajib bagi mereka melaksanakan kegiatan unit kerjanya tanpa mempertimbangkan kebutuhan jejang jabatan fungsional pustakawannya. Di sisi lain, pustakawan yang telah terkondisikan dalam tatanan kerja sebagai staf bidang, bekerja atas dasar perintah atasan, tidak ada keinginan untuk berkarya, berkreasi menciptakan kegiatan untuk memenuhi tuntutan profesi. Dampak dari kondisi yang demikian adalah pustakawan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Kurangnya pemahaman tentang jabatan fungsional pustakawan juga berdampak pada munculnya berbagai persepsi yang tidak pas atau bahkan keliru, seperti anggapan bahwa eksistensi kelompok pustakawan utama tidak perlu. Mungkin secara kasatmata memang tidak terlihat kemanfaatan kegiatan, atau bahkan tidak ada kegiatan. Namun keberadaan pustakawan utama ini senang atau tidak senang, bermanfaat atau tidak bermanfaat memang ada. Keberadaan mereka bukan karena ditunjuk, tetapi memang jenjang kepangkatan mereka yang memungkinkan menduduki posisi jabatan itu. Masalah ada atau tidak adanya kegiatan merupakan akibat dari tidak adanya uraian tugas institusional yang jelas. Namun semua itu sangat tergantung dari bagaimana pustakawan utama tersebut menyikapinya, karena tugas

kebijakan mengenai pembinaan teknis pelaksanaan tugas pokok pustakawan di lingkungan Perpusnas RI.

b.            Merumuskan suatu pola kerja untuk dapat mendorong setiap pustakawan melaksanakan dan meningkatkan tugas pokoknya berdasarkan peraturan yang berlaku

c.             Dalam melaksanakan tugas agar mengadakan koordinasi dengan semua pejabat terkait di lingkungan PerpustakaanNasional RI.

Dalam keputusan Kaperpusnas RI No. 01 Tahun 1996 ini tidak menyebutkan keterkaitannya dengan ketua kelompok pustakawan seperti halnya dalam keputusan Kaperpusnas tentang pengangkatan Koordinator dan Ketua Kelompok Pejabat Fungsional Pustakawan di Lingkungan Perpustakaan Nasional. Dalam kegiatan keseharian pun tidak tampak hubungan antara mereka, bahkan kehadiran keempat anggota Tim juga jarang terlihat. Dengan kata lain Tim tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sementara ketua kelompok tetap berjalan tanpa ada koordinatornya, sampai terbentuknya ketua kelompok kerja yang terbentuk berdasarkan Keputusan Deputi tersebut di atas.

Seiring dengan berjalannya waktu, setiap ada pejabat pustakawan purnabakti struktural, selalu menempatkan diri bergabung dengan kelompok Tim Pembina tersebut, tanpa mengetahui kelompok apakah itu dan apakah tugasnya. Dengan demikian terjawablah masalah mengapa ada tempat berkumpulnya (bukan kelompok) Pustakawan Utama saat ini.

Bila dipertanyakan perlukah kelompok Tenaga Fungsional Pustakawan saat ini?

Jawabnya terpulang pada kita semua terutama pustakawan Perpustakaan Nasional RI. Bila saya diharuskan menjawab pertanyaan ini jelas dan pasti jawabnya sangat perlu. Selain dalam rangka pelaksanaan Keputusan Kaperpusnas RI No. 3 Tahun 2001, yang lebih penting adalah untuk kemajuan dan peningkatan mutu pustakawan, khususnya di lingkungan Perpustakaan Nasional RI dan bukan tidak mungkin dapat sebagai panutan di lembaga penyelenggara perpustakaan yang lain. Dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban seperti yang diamanatkan Keputusan Kaperpusnas RI, keberadaan Koordinatoriat Tenaga Fungsional Pustakawan akan memberikan dampak positif baik bagi pustakawan maupun bagi institusi dalam hal ini Perpustakaan Nasional RI. Pembentukan Koordinatoriat ini pernah menjadi salah satu keputusan usulan pada rapat Konsolidasi Pustakawan di Lingkungan Perpustakaan Nasional

RI Tahun 2004, namun seperti biasa keputusan hanya sebagai catatan, tidak pernah ada tindak lanjutnya.

Dengan terbentuknya Koordinatoriat Pustakawan sudah dipastikan memiliki nilai lebih bagi pustakawan antara lain :

1.            Sebagai Ketua Kelompok dapat memperoleh angka kredit dalam setiap tahunnya

2.            Memiliki mediator dalam pencarian solusi kesalahan dalam pelaksanaan kerja

3.            Pendistribusian kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan

4.            Mendapatkan bimbingan profesi sehingga dapat melaksanakan kegiatan secara profesional, dalam arti hasil akhir dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

5.            Mendapatkan bimbingan pemahaman berbagai masalah tentang kepustakawanan bagi pustakawan yang belum memahaminya

6.            Ada tempat berlindung dari berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas yang biasa timbul dalam kaitan administrasi kepegawaian, tim penilai dll.

7.            Mendapatkan bimbingan ke arah kemandirian, termasuk menyusun rencana kerja perorangan yang akhirnya akan menjadi rencana kerja kelompok

8.            Dapat mengajukan rencana kegiatan kepustakawan secara khusus, tidak tergantung belaskasihan bidang

9.            dll..

Sementara nilai lebih yang diperoleh bagi Pejabat Struktural, antara lain:

1.            Terlepas dari masalah – masalah yang bersifat fungsional

2.            Ada mediator dalam evaluasi hasil kerja lapangan

3.            Dapat memfokuskan pemikiran pada masalah- masalah manajerial

4.            Hasil akhir kegiatan fungsional menjadi tanggungjawab koorditoriat

5.            Berkurangnya kesalahpahaman dalam

Sedangkan yang mungkin menjadi suatu kekhawatiran adalah:

1.            Berpindahnya dana operasional kepustakawanan yang semula menempel di setiap unit kerja eselon dua

2.            Tidak semua kegiatan kepustakawanan dapat dikendalikan oleh pejabat struktural di mana pustakawan ditempatkan

3.            Penempatan pustakawan perlu berkoordinasi antara Koordinatoriat, Pejabat Struktural yang memerlukan dan mungkin Bagian Kepegawaian serta Pusat Pengembangan Pustakawan

Oleh karena kebutuhan akan wadah/ pengorganisasian pustakawan dalam pelaksanaan tugas berbasis kompetensi dan profesi sudah sangat diperlukan, dan berdasarkan pada pengamatan singkat di lapangan yang hasilnya telah diuraikan di atas, maka diajukan beberapa usulan solusi sebagai berikut:

1.            Dibentuk Koordinatoriat Tenaga Fungsional Pustakawan (Sarangtawon) minimal di lingkungan Deputi I

2.            Untuk itu dibentuk panitia kecil, satu orang dari setiap unit kerja eselon II dan Pustakawan Utama untuk menyiapkannya

3.            Formasi maupun tatacara penentuan ketua kelompok sesuai dengan Kep. Kaperpusnas No. 3 Tahun 2001 dan SK MENPAN.

4.            Sambil menungc persiapan terbentuknya sarang tawon diaktifkan kembali Kep. Kaperpusnas No. 01 Tahun 1996 yang berlaku bagi Kelompok Pustakawan Utama.

5.            Diadakan pertemuan berkala sebagai sarana komukasi antar pustakawan, termasuk laporan kemajuan usaha persiapan pembentukkan sarangtawon.

6.            Biaya untuk kegiatan dibebankan pada semua unit kerja eselon dua (biaya gabungan) yang besarnya sesuai kesepakatan.

Daftar Bacaan

Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara nomor 132/ KEP/M.PAN/12/2002, Perpusnas RI, 2003

Jabatan fungsional pustakawan: suatu dilema bagi para Pustakawan / H. Athaillah Baderi, Jakarta, 2004

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi no. 001a/3/a/

1.2007 tentang pengangkatan Ketua Kelompok Kerja pada Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Jakarta, 2007

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi no. 270a/3/a/ V.2007 tentang pengangkatan Ketua Kelompok Kerja pada Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi> Jakarta, 2007

Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 01 tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Pembina Pelaksanaan Tugas Pokok Pustakawan di Lingkungan Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 1996

Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI, jakarta, 2001

Keputusan Presiden RI nomor 87 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negri Sipil, Jakarta, 1999

Keputusan sidang komisi Rapat konsulidasi Pustakawan di lingkungan Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2004

Kompetensi pustakawan sebagai wujud pelaksanaan UU perpustakaan / Supriyanto, Jakarta, 2008

Koordinator Pustakawan Pusat Jasa perpustakaan dan Informasi Perpustakaan Nasional RI: usaha, eksistensi dan peranannya/ Wartini, Jakarta, 2006

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI no. 36 tahun 2005 tentangPedoman mekanisme kerja pustakawan, Perpusnas RI, 2007

Peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negri Sipil, Jakarta, 1994

Pustakawan profesional: tantangan dan harapan / Azyumardi Azra, Jakarta,2005