Konsep Kepemimpinan “Hashabrata”Dalam Budaya Jawa

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu dikenal sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan yang amat tinggi. Terbukti banyaknya berbagai peninggalan, dan bentuk hasil warisan, yaitu naskah, karya sastra, bangunan (candi, kraton), tulisan pada batu, dan sebagainya. Penelitian terhadap budaya Jawa lewat peninggalan naskah lama amat penting, sebab dalam teks tersebut apabila dikaji memberikan informasi yang lebih luas dan mendalam mengenai kehidupan masa silam (Haryati Soebadio, 1975: 1). Berbagai peninggalan karya sastra lama yang berupa naskah dan tersebar di seluruh tanah air itu pada hakikatnya merupakan kekayaan dan cagar budaya nasional. Dalam karya sastra lama (naskah) tersebut merupakan bentuk komunikasi antara pengarang dengan masyarakat pembacanya, yang berupa konsep-konsep (pertanda) dan merupakan penanda harapan masyarakat. Oleh karena itu, karya sastra  diciptakan pada dasarnya bukan sekedar dan dihayati isinya, tetapi dalam rangka alternatif untuk membentuk kepribadian pembaca (masyarakat) yang unggul dan berbudi luhur (Teeuw, 1983: 7-8), membangun manusia seutuhnya, serta pemimpin yang berwibawa, arif bijaksana, waskitha, wicaksana, satria pinandhita dan berbudi bawaleksana.

Masyarakat dapat mengetahui isi karya sastra lama (naskah) apabila telah dikaji, diteliti dan diungkapkan isinya. Maka dari itu,  naskah-naskah lama yang berisi nilai-nilai, cita-cita, aturan-aturan, pegangan dan pedoman hidup; wajib diteliti dan diungkapkan serta dideskripsikan, agar dapat dimanfaatkan oleh para pembaca (masyarakat) dalam menata kehidupannya. Hal tersebut perlu dilakukan karena amat berguna untuk menunjang usaha-usaha pembinaan jiwa dan pengembangan kepribadian (Darusuprapta, 1985: 138), dan dalam rangka ikut mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Mengingat berbagai peninggalan naskah tersebut merupakan bagian dari budaya nasional. Hakikat budaya nasional  identik dengan pembangunan nasional, dan pembangunan nasional hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, secara adil, merata; baik jasmani maupun rohani berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini mengungkap dan mengkaji konsep kepemimpinan “hasthabrata” dalam budaya Jawa yang tersirat dan tersurat  dalam naskah-naskah lama pada zaman Surakarta awal. Karena pada zaman tersebut terjadi dua model penciptaan karya sastra (naskah), yaitu dengan cara pembangunan atau jarwan ‘terjemahan’ dari karya Jawa Kuna diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Baru, dan dengan yasan enggal ‘membuat karya baru’ (Poerbatjaraka, 1952: 152). Hasil dari penciptaan naskah-naskah tersebut dapat mentranfer konsep-konsep kepemimpinan paham Hindu, yang beranggapan bahwa raja itu merupakan dewa angejawantah ‘dewa yang menjelma menjadi raja’, dengan istilah “dewa raja kultus”. Raja ideal haruslah sekti mandraguna, mukti wibawa anyakrawati ambau dhendha; artinya sakti (lahir dan batin), berwibawa dan mulia, dapat menguasai dunia dengan kekuatan dan aturannya. Karena sabda seorang raja merupakan hukum atau undang-undang yang harus dilaksanakan dan dipatuhi, dengan istilah Jawa: sabda brahmana raja, pangandikane ratu datan kena wola-wali sepisan dadi ‘perkataan seorang brahmana dan raja, sabda seorang pemimpin kerajaan tidak boleh diulang-ulang, sekali bersabda jadilah’.

Kepemimpinan negara Republik Indonesia amat dipengaruhi oleh kekuasaan raja sebelumnya, mengingat di nusantara ini dahulu berdiri negara-negara besar dan berwibawa, misalnya Kerajaan Singasari, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram. Kerajaan yang amat berpengaruh terhadap konsep-konsep kepemimpinan dewasa ini adalah Kerajaan Mataram Islam (Sultan Agung). Raja benar-benar amat berkuasa, dan kebesaran dari kekuasaan tersebut terlihat dan tercermin pada: (a)  gelar sang raja yang disandangnya, (b) legitimasi dengan mitos, dan (c) kepemilikan atau pengumpulan pusaka.

Gelar semua Raja Mataram setelah Panembahan Senapati (Sutawijaya) adalah susuhunan,  dan yang menggunakan sultan hanyalah  Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613 – 1646). Susuhunan  berarti yang dipuji, dihormati (ditaruh di atas kepala), sedang sultan adalah sebutan raja dalam atau di negeri-negeri Islam. Sehingga secara keseluruhan sebutan atau gelar Raja Mataram menjadi: “Susuhunan … Senapati Ing Alaga Sayidin Panatagama Khalifatullah”. Dari gelar tersebut kekuasaan raja mencakup tiga hal, yaitu urusan pemerintahan (hukum) pada umumnya,  militer, dan agama. Tugas raja terhadap agama tercemin dalam nama: Sayidin Panatagama Khalifatullah.  Sayidin merupakan ahli agama, panatagama berarti yang mengatur agama yang dianut oleh semua rakyat, dan agama ageming aji; maksudnya bahwa agama merupakan pakaian, kebutuhan hidup sang raja. Dengan sebutan khalifah tersebut  seorang raja mengaku dirinya adalah wakil nabi, sehingga raja merupakan warananing Allah ‘wakil, proyeksi, layar atau penjelmaan Tuhan).

Dalam hal hukum, Raja Mataram adalah pembuat dan pelaksana (pengendali) hukum itu sendiri. Raja menjadi hakim tertinggi, yang sering menghukum mati siapa saja yang dianggap melakukan kesalahan besar terhadap raja. Kebesaran kekuasaan raja yang tak terbatas tersebut, maka raja sering disebut: gung binathara, nyakrawati ambau dhendha (kekuasannya amat besar laksana dewa, pemelihara hukum dan penguasa dunia). Maka raja dikatakan wenang murba hamisesa wong sanagara (berkuasa di seluruh negeri, berwenang menguasai dan mengendalikan semua rakyat). Seluruh kekuasaan negara berada di tangannya, karena negara adalah dirinya atau miliknya. Hal tersebut senada dengan pernyataan Louis XIV dari Perancis (meninggal 1715), mengatakan: “l’etat c’est moi ‘negara  adalah saya’.  Maka dari itu, raja  bertugas untuk selalu menjaga negara seisinya  agar  teratur, bumi menjadi subur dan makmur; rakyat  dapat hidup dengan aman, nyaman, dan tenteram (anjaga tata tentrem lan karta raharjaning praja).  Untuk menjalankan tugas tersebut, para pujangga atau raja  membuat aturan (piwulang, etika) yang dijadikan sebagai pedoman agar para pejabat kerajaan (pemimpin) dalam menjalankan tugasnya selalu berperilaku baik dan bertanggung jawab. Salah satu piwulang tersebut adalah “delapan kewajiban negarawan” yang dinamakan hasthabrata ‘delapan pegangan atau sikap’ (Moedjanto, 2001:  vi).

Berdasarkan paparan dan uraian di atas  jelaslah bahwa konsep kepemimpinan dalam budaya Jawa bersifat absolut, penguasa tunggal. Raja bukan saja pembuat hukum, bahkan ia sendiri adalah hukum. Raja bukan sekedar pemimpin kerajaan atau negara, tetapi ia sendiri adalah negara. Konsep kekerasan  dan kesewenang-wenangan tersebut harus dilakukan oleh seorang pemimpin atau raja pada waktu itu, karena  untuk menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan pada masa itu memang keras dan harus mengandalkan kekuatan; hukum rimba yang berlaku, sehingga siapa yang kuat akan selalu berkuasa dan menindas yang lemah, sebagai akibatnya keadilan belum terpikirkan. Sejarah menunjukan bahwa power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely ‘kekuasan cenderung korup, dan kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut pula’ (Acton dalam Moedjanto, 2001: xxiii)..

Konsep kesewenang-wenangan tersebut setelah pengaruh Islam yang dibawa oleh para wali atau wali sanga  masuk di tanah Jawa, konsep absolut tersebut cenderung memudar, dan lebih menuju kepada rahmatan lil alamin;  yaitu pemimpin atau raja harus menjadi penasihat, teladan, pengayom, pelindung negara dan rakyat. Bahkan dalam penobatan raja pun diperlukan restu dari ulama atau wali sanga, sehingga gelar raja-raja Jawa dinasti Mataram Islam menggunakan gelar Susuhunan, terkecuali Sultan Agung Hanyakrakusuma. Pengaruh Islam  ini  selain terlihat dalam konsep pemberian gelar seorang raja, juga dalam konsep-konsep kepemimpinan seorang raja dalam mengatur negara atau kerajaan.

B. Tinjauan Pustaka

Konsep merupakan  ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, atau gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa dan digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain (KBBI, 1989: 456). Bedasarkan pengertian tersebut, konsep merupakan suatu rancangan yang amat bernilai untuk melakukan suatu pekerjaan; sehingga pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat terprogram dan terarah, yang pada gilirannya hasil dan tujuannya akan mudah tercapai. Konsep tersebut dapat dipahami dari peninggalan karya sastra lama (naskah)yang merupakan semua dokumen tertulis, di dalamnya menyimpan berbagai ungkapan pikiran,  perasaan  sebagai  hasil  budaya  masa  lampau.   Sehingga isi naskah-naskah  tersebut dapat meberikan informasi yang lebih luas dibandingkan dengan bangunan, seperti: candi istana, masjid, dan sebagainya. Haryati Soebadio (1975: 4) mengatakan, “Tidak ada peninggalan suatu bangsa yang lebih memadai untuk keperluan sejarah dan kebudayaan sebagai penelitian sejarah dan kebudayaan daripada kesaksian tertulis. Lewat dokumen tertulis itulah dapat diketahui secara lebih nyata dan seksama cara berpikir bangsa yang menyusunnya, karena di dalam teks naskah lama memiliki manfaat yang penting, mengisyaratkan adanya kepentingan terhadap informasi tentang masa lampau”. Sehingga di dalam naskah menyimpan berbagai informasi segi kehidupan dan isinya mencakup banyak hal, yaitu masalah kepemimpinan, politik, sosial, ekonomi, agama, budaya, bahasa, dan sastra.

Konsep yang di dalamnya mengandung berbagai spirit, nilai itu biasanya digunakan  oleh para pemimpin dalam mengatur sesuatu untuk mencapai target atau tujuan, dan hal tersebut sangat mewarnai terhadap berbagai langkah, keputusan, dan kebijakan yang dilakukan  dalam memimpin kerajaan atau negara. Sehingga sikap dan perilaku seorang pemimpin akan sangat berpengaruh pula terhadap  model  kepemimpinan  yang dilakukan, apakah akan sewenang-wenang (diktator, otoriter), penuh kekezaman dan keserakahan bagaikan Raja Alengka Prabu Rahwana (tokoh antagonis); ataukah  raja yang demokratis,  melindungi  dan selalu  memikirkan kesejahteraan rakyat, laksana Raja Amarta Prabu Puntadewa (tokoh protagonis).

Kepemimpinan berkaitan dengan pemimpin, yang pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Dan kekuasaan merupakan kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan berbagai tugas yang harus dilaksanakan (Nanang Fattah, 2001: 88).

Setiap manusia pada hakikatnya adalah pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri;  bahkan  sebagai pemimpin keluarga, masyarakat, bangsa dan pemimpin negara. Sehingga keteladanan pimpinan dalam berbagai sektor sangat dibutuhkan dan amat menentukan keberhasilannya. Terlebih pemimpin bangsa yang dapat diteladani (ing ngarsa sung tuladha)  dapat menimbulkan kesadaran dan perilaku individu maupun kolektif, selaras dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang disepakatinya.  Keadaan tersebut dapat merupakan kekuatan besar dan dambaan bersama dalam rangka menciptakan bangsa yang jaya, berwibawa, berbudaya dan beradab, jauh dari berbagai watak biadab

Dalam teori kepemimpinan dikenal pimpinan yang otokratis, otoriter, pemimpin yang demokratis, otoriter, pemimpin yang terbagi dan sebagainya. Adanya jenis-jenis pemimpin tersebut, muncullah teori kepemimpinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda,  dan  ada  lima  teori  kepemimpinan,  yakni  treats  theory,  environmental theory;personal situational theory, interaction expectation theory, dan exchange theory (Gunawan Sumodiningrat dalam Bram Setiadi, 2001: 23).

Seseorang yang dipilih dan diangkat menjadi pemimpin harus memenuhi tiga kriteria yang saling terkait tak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain ialah legal, prosedural, dan profesional. Kriteria legal menyangkut masalah keabsahan secara hukum dalam masyarakat yang mengangkatnya sebagai pemimpin. Kriteria profesional merupakan kemampuan diri pemimpin dalam menjalankan tugas  atau kepemimpinannya. Adapun kriteria prosedural berhubungan dengan  proses pengangkatan  atau penunjukan yang telah disepakati oleh  masyarakatnya. Pemimpin yang telah memenuhi tiga kriteria tersebut merupakan pemimpin yang menjadi harapan masyarakat, bangsa dan neegara.

Khusus kriteria profesional, pemimpin yang ideal haruslah memiliki karakteristik 13 (tiga belas) hal, yaitu: (1) memiliki kekuatan jasmani dan rohani yang cukup, (2) memiliki semangat dan antusias untuk mencapai tujuan, (3) ramah tamah dan penuh perasaan, (4) cerdas dan memiliki kecakapan teknis, (5) dapat mengambil keputusan, (6) memiliki kecakapan mendidik atau mengajar, (7) jujur dan adil, (8) memiliki kebenaran, penuh keyakinan dan percaya diri, (9) ulet dan tahan uji, (10) suka melindungi, (11) penuh  inisiatif,  simpatik,  dan  memiliki  daya  tarik;  (12)  bergairah  dalam bekerja dan bertanggung jawab; (13) waspada, rendah hati, dan objektif (Nanang Fattah, 2001: 90).  Karakteristik pemimpin ideal tersebut tentunya tidaklah mungkin dimiliki oleh seorang pemimpin.Hanya sebagian karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin sudah dapat dikatakan pemimpin yang baik. Karakter tersebut menampakkan adanya nilai keteladanan dan kejuangan yang tentu saja akan tampak dalam patrap ‘tingkah laku – perbuatan’, dan pangucap ‘tutur kata’ dari seorang pemimpin. Patrap dan pangucap mencerminkan keteladanan dan kejuangannya.Nilai keteladanan dan nilai kejuangan pemimpin mencerminkan pula budaya masyarakat yang mendukungnya.

Konsep-konsep ajaran kepemimpinan “hasthabrata” dalam budaya Jawa banyak diutarakan dalam naskah lakon (wayang) dan naskah piwulang. Naskah-naskah Jawa yang memuat konsep-konsep kepemimpinan Jawa misalnya Serat Rama Jarwa,  Aji Pamasa, Serat Sewaka, dan sebagainya (Poerbatjaraka, 1952: 163-164), termasuk naskah-naskah teks pertunjukan wayang purwa.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di daerah  Surakarta, dengan pertimbangan bahwa Kota Surakarta berdasarkan data historis merupakan pusat dan produk budaya Jawa. Di daerah Surakarta juga berdiri sebuah kraton, yaitu Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat; dan sebuah Kadipaten, yakni Pura Mangkunegaran, dan hingga sekarang masih menyimpan naskah-naskah lama yang perlu dan segera diteliti. Dalam naskah-naskah tersebut menguraikan berbagai nilai budaya, ajaran atau konsep kepemimpinan yang dikemas dalam bentuk tembang ‘puisi tradisional’ atau gancaran ‘prosa’.

Sumber data penelitian ini naskah-naskah Jawa klasik zaman Surakarta awal yang tersimpan di daerah Kota Surakarta, baik di Perpustakaan Sanapustaka Kraton Kasunanan Surakarta, Reksapustaka Pura Mangkunegaran, maupun Museum Radyapustaka Sriwedari Surakarta.

Data penelitian ini adalah teks-teks dalam naskah Jawa yang berisi informasi atau pengungkapan verbal (kalimat atau wacana) yang di dalamnya berisi dimensi tentang konsep atau ajaran-ajaran kepemimpinan Jawa (hasthabrata); khususnya dalam naskah Serat Rama Jarwa,  Aji Pamasa,  Pakem Wayang Purwa.

Teknik pengambilan sampel ditentukan secara porposive sampling  (Koentjaraningrat, 1981: 67; Moleong, 1989: 181).Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan (a) teknik simak atau catat atau pustaka, dan (b) observasi untuk data tulis; dan juga dilakukan wawancara kepada nara sumber atau informan untuk data lisan, agar validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Proses analisis data menggunakan interactive model of analysis ‘model analisis interaktif’ (Sutopo, 1987: 17; Sanapiah Faisal, 1989: 270), yaitu pengumpulan data, reduksi data, kesimpulan.

D. Pembahasan

Pemimpin dalam mengatur negara biasanya selalu diamati dan dinilai  oleh anak buah dan segenap rakyat, dan karakter pemimpin biasanya dikelompokkan menjadi 3 (tiga)  tingkatan,  yaitu pemimpin yang  nistha ‘jelek, jahat’, madya ‘sedang’,  dan utama ‘baik atau mulia’. Ajaran tersebut ditulis oleh pujangga Kraton Surakarta Hadiningrat Raden Ngabehi Yasadipura dalam Serat Rama Jarwa, dan Raden Ngabehi Ranggawarsita dalam buku Ajipamasa.

Pemimpin dikatakan utama dan tergolong baik atau terhormat apabila selalu membantu, menolong dan mensejahterakan nasib rakyat. Seorang pemimpin juga harus selalu menetapi semua janji yang telah diucapkan. Sehingga pemimpin telah mencapai tingkatan utama apabila berbudi luhur, berhati sentosa, berbelas kasih, dan selalu berjuang atau berbakti demi bangsa dan negara; dengan cara melalu menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu selalu mengatur, meneliti, memeriksa, dan menguasai atau memahami berbagai masalah bangsa dan negara dengan konsep hasthabrata.

1. Konsep Hasthabrata ‘Delapan Sikap’

Hastha berarti 8 (delapan), brata berarti sikap dan perbuatan. Kedelapan sikap tersebut merupakan pedoman dan pegangan serta kewajiban seorang  negarawan yang harus dilakukan oleh para pemimpin. Ajaran hasthabrata ini antara Serat Rama Jarwa (Yasadipura) dengan Serat Ajipamasa (Ranggawarsita) terdapat perbedaan, yaitu dalam Serat Rama digambarkan dengan delapan dewa (mengingat waktu itu paham Hindu atau dewa masih amat kuat), dan setelah Islam masuk ajaran hasthabrata digambarkan dengan delapan anasir bumi atau kosmos alam semesta; hal tersebut karena paham Hindu semakin memudar dalam masyarakat Jawa. Sehingga ajaran hasthabrata ini bersifat universal dan tetap up to date dapat diterapkan di berbagai negara di era globalisasi dewasa ini.

a) Hasthabrata Versi Serat Rama Jarwa
Seorang pemimpin dalam mengatur bangsa dan negara harus berpegang pada watak dewa yang berjumlah delapan, yaitu Dewa Indra, Surya, Bayu, Kuwera, Baruna, Yama, Candra, dan Brama.
(1) Dewa Indra: seorang pemimpin harus memberi sesuatu yang menyenangkan kepada rakyat dan memberi bantuan tanpa pandang bulu, serta selalu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
(2) Dewa Surya: menjadi pemimpin harus selalu memotivasi dan kasih sayang kepada rakyat, tidak galak tidak kejam dan membawa rakyat ke arah kebaikan.
(3) Dewa Bayu: seorang pemimpin selalu dekat dengan rakyat, mengamati dan mengetahui kesungguhan rakyat dalam menjalankan pekerjaan atau kewajibannya dengan sembunyi-sembunyi, sehingga rakyat tidak akan mencari muka.
(4) Dewa Kuwera : Pemimpin harus selalu menolong dan memberi kebutuhan rakyat, memberi sedekah, meningkatkan rejeki atau taraf hidup rakyat, dan percaya kepada para prajurit dan segenap pembantunya.

(5) Dewa Baruna : Pemimpin harus tegas dan adil, digambarkan selalu membawa senjata demi kebaikan rakyat, dan selalu memikirkan serta melakukan langkah konkrit agar semua rakyat patuh terhadap hukum serta berbuat baik.
(6) Dewa Yama : pemimpin dalam menegakkan hukum dan keadilan harus adil, semua penjahat yang merugikan rakyat, bangsa dan negara harus diadili dan dihancurkan tanpa pilih kasih.
(7) Dewa Candra : seorang pemimpin juga harus pemaaf, selalu menyenangkan, sopan , rendah hati, kasih sayang, dan menghormati brahmana serta melaksanakan agama dengan tekun.
(8) Dewa Brama : seorang pemimpin harus melindungi semua rakyat dari berbagai ancaman dan marabahaya, sehingga semua musuh harus dihancurkan. Setelah itu pemimpin harus selalu mengupayakan nafkah rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bangsa serta negara.
Kedelapan watak tersebut dipaparkan dalam Pupuh Pangkur bait 16 – 35,  sebagai berikut.

16. // …………………….. / lawan sira elinga bathara wolu/ poma iku munggeng sira/ lire kang sawiji-wiji//
17. Wewolu sariranira/ yekti nora kena sira ngoncati/ salah  siji  saking wolu/ cacad karatonira/ yen tinggala salah siji saking wolu/ kang dhihin Bathata Endra/ Bathara Surya ping kalih//
18. Bayu ingkang kaping tiga/ Kuwera kang sekawanipun nenggih/ Baruna kalimanipun/ Yama Candra lan Brama/ jangkep wolu den pasthi mangka ing prabu/ anggenira ngasta brata/ sayekti ing narapati//
19. Lampahe Bathara Endra/ ngudanaken wewangi ing sabumi/ dana sumebar sumaur/ maratani sajagad/ kawaratan gung alit sadayanipun/ pan ora amilih janma/ lakuning Endra sayekti//
20. Iku yayi lakonana/ sawadyane kabeh kamot ing bumi/ dene Yama lampahipun/ milara krama ala/ wong durjana ing praja kabeh ginempur/ nora ngetung kadang warga/ yen durjana denpateni//
21. Barang kang laku dursila/ ingupaya kabeh denosak-asik/ sanggone ingingsi tinut/ kacandhak pinatenan/ reregeding praja pinrih biratipun/ mangkono Bathara Yama/ gone rumekseng prajadi//
22. Maling memalaning praja/ pinrih ilang dursila ngreregedi/ angundhangi wadyanipun/ tan kena ulah ala/ ingkang sandhing panggawe ala tinundhung/ kang  ala wus pinatenan/ sajinise tumpes tapis//
23. Kang jinis panggawe ala/ lah anggonen Bathara Yama yekti/ Surya kaping tiganipun/ lakune palamarta/ ngudanaken sabarang reh arum-arum/ amanjingaken rerasan/ asrep ingkang dentetepi//
24. Tan galak nutut sakarsa/ tan karasa wadya pinrih ing becik/ tan ana rerengunipun/ sumurup amrih kena/ ingkang pinrih rinasan rerasan alus/ pangisepe reresepan/ kasesep kena ing pinrih//
25. Tan age saliring karsa/ nadyan mungsuh tyase kena pinilih/ an katengen pan rinasuk/ pangisepe sarasa/ kang kaping pat Bathara Candra ing laku/ apura sarananira/ amenuhi ing sabumi//
26. Mrih eca isining praja/ ing pangrehe wewangi lan memanis/ sawuwus amanis arum/ saulat parikrama/ guyu-guyu eseme winor ing tanduk/ satindak-tindak tan rekasa/ mung marentahken memanis//
27. Ambeg santa sabuwana/ trusing manah marta-marta memanis/ sangsaya sru arum-arum/ asih sagung pandhita/ kaping lima lampahe Bathara Bayu/ anginte pakaryaning rat/ budining rat den kawruhana//
28. Tanpa wangen tanpa tengran/ gening amrih met budining dumadi/ kena kabudayanipun/ ing reh datan kawruhan/ bisa amet budine wadya sawegung/ dursila nulya kawruhan/ sasolahe wadya keksi//
29. Sinambi angupa boga/ myang busana agung mangun kamuktin/ tan ana antaranipun/ mrih kasukaning bala/ amemaes sapara yogyaning wadu/ sartanggung tyase sinuksma/ gunaning yuwana pinrih//
30. Ing tyas datan kena molah/ sapolahe kabeh wus denkawruhi/ dibyandana-dana tinut/ lampah susila arja/ wus kakenan jagad kautamanipun/  mangkana Bayu lampahnya/ iya engeten sayekti//
31. Kaping nem Sang Hyang Kuwera/ anggung mukti boga sarya ngenaki/ tan anggepok raganipun/ namakaken sarana/ kang wus kinon amusthi pathining laku/ amung percaya kewala/ denira tan amrih silib//
32. Gunging praja pinarcaya/ dananya sru kayekten denugemi/ nora ngalem nora nutuh/ samoha sinasama/ rehning sukprah kabeh kawiryan wus sinung/ tan wruh ing upaya sira/ tuhuning pribadi pinrih//
33. Kasaptanira Baruna/ anggung ngagem sanjata lampahneki/ bisa basukining laku/ amusthi ing wardaya/ guna-guna kagunan kabeh ginelung/ angapus saisining rat/ putus wiweka kaeksi//
34. Angapus sagung durjana/ sedhih kingkin dursila-sila juti/ saisining rat kawengku/ kesthi kang ala arja/ tempuh ing sarana datan kegah-keguh/ kukuh kautamanira/ tuladen Baruna yekti//
35. Bratane Bathara Brama/ ngupa boga sawadyane gung alit/ kabeh galak maring mungsuh/ bisa basaning wadya/ sirna parangmuka kaparag kapusus/ tirunen Bathara Brama/ lakine Ni Larasati//

b) Hasthabrata Versi Serat Ajipamasa
Delapan konsep kepemimpinan yang harus dilakukan oleh para negarawan atau pemimpin adalah harus melaksanakan 8 (delapan) anasir bumi, yaitu berwatak: tanah, air, api, angin, matahari, bulan, bintang, dan mendhung ‘awan’.  Hal tersebut terdapat dan dipaparkan pada tembang Girisa, bait 2 – 14; sebagai berikut.
1. …… / ing mengko kawikanan/ ana maneh ingkang dadya/ darsana kotameng  nata//
2. sayekti kudu nganggoa/ ambeg kang wolung prakara/ sawijiambeg pratala/
iku tansah adedana/ karem bebungah ing janma/ wahanane dananira/
kang tumuwuh ing angganya/ suka lila denambila//
2./ Aywa kang cukulanira/ lamun ora denlilakna/ nadyan badane priyangga/
Upama dinudhukana/ kapaculan lega lila/ tan sakserik ing tyasira/
Malah yen kabeneran/ pangulahe mangsa kala//
3. ngaturaken saniskara/ pependheman rajabrana/ sayektine dadi suka/
kang andhudhuk antuk begja/ kapindho ambeging tirta/ angglarken sadina-dina/ pangapura paramarta/ angayemi maring janma//
4. bisa angenaki janma/ pranata rengatan netya/ cinibukan angganira/
pulih datana labetnya/ katri ambeging dahana/ amisesa ingkang ala/
angruk regeding bawana/ sirna sagung duratmaka//
5. Kang arungkut kababadan/ kang apeteng pinadhangan/ upama yen kalonglongan/ tan dadyardaning kasudan/ bisa sareh ing pangarah/ bisa sereng ing pangulah/ bramantyanira kagila/ lakune tan kawistara//
6. Kapat ambeging maruta/ tan pegat niti pariksa/ anggung ngenginte anuksma/ ing solah bawaning janma/ bisa moring pasamaran/ agal alit kalimputan/ lakune tanpa wangenan/ pamrihe tanpa tengeran//
7. Amiguna ing aguna/ tan kewran reh ing sasmita/ tan esak  yen katulaka/ tan serik yen katampika/ kalima ambeging surya/ asareh ing sabarang karsa/ rereh ririh ing pangarah/ tan daya-daya antuka//
8. Upama singa pineya/ kataman panasing surya/ tan age den-garingena/ saking pangati-atinya/ ngarah-arah lakunira/ ngirih-irih patrapira/ pamrihe aywa rekasa/ denira ngreh amisesa//  
9. Kaping nenem ambeging candra/ bisa nuraga met prana/ asareh sumeh ing netya/ alus ing budi jatmika/ praba ngasrepi bawana/ kawaratan paramarta/ nawurken raras rum sumar/ sumarambah ing dumadya//
10. Kasamtambeging sudama/ lana susila santosa/ pengkuh tan keguhan driya/ nora leres ing ubaya/ datan lemeran ing karsa/ pitayan tan samudana/ setya tuhu ing wacana/ asring umangsung wasita//
11. Kasthambeging mendhung tan lyan/ anrapken dana siasat/ angempakken pangadilan/ tan anganggo pepilihan/ danane yen kabeneran/ sayekti asung ganjaran/ sarana nurunken udan/ anyiram kang tetuwuhan//
12. Wesi asate yen ana/ kang kaluputan sakala/ dhinendha lan pinidana/ ing guntur datanpa sesa/ adile anggung mariksa/ ala becike manungsa/ gebyare caleret ika/ kang mangka titi pariksa//
15. ………………/ mangkana kang hasthabrata/ anggonen den kasarira/ …………. //

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa watak atau karakter serta teladan seorang pemimpin yang utama atau baik harus menjalankan 8 (delapan) watak dan perbuatan, yaitu mahambeg atau berwatak.

(1) Pratala ‘Tanah‘
Maksudnya seorang pemimpin hendaknya selalu menolong, membantu, bersedekah atau memberi, selalu membuat senang orang lain dan ikhlas dalam segala berbuat, dan tidak pendendam.
(2) Tirta ‘Air’
Seorang pemimpin hendaknya selalu bersifat pemaaf terhadap siapa saja, dan selalu membuat ketentraman, kesejukan serta kedamaian terhadap semua manusia atau rakyatnya.
(3) Dahana ‘Api’
Maksudnya seorang pemimpin hendaknya selalu menjaga kewibawaan dan aib negara, menghilangkan kotoran bumi hingga lenyap seluruh kejahatan.Adil dalam memberantas kejahatan dan musuh negara. Selalu membuat terang dan tidak merugikan orang lain, sabar dalam meraih cita-cita, tidak tamak, dan penuh semangat.
(4) Maruta ‘Angin’
Seorang pemimpin hendaknya selalu waspada, selalu mengamati kepribadian dan perbuatan orang lain (merakyat), dapat berbaur dengan siapa saja dan dimana saja. Besar kecil tercakup, segala perbuatannya selalu bermanfaat terhadap orang lain, jauh dari berbagai kepentingan dan maksud pribadi, bermanfaat bagi siapa saja, tidak sakit bila dikritik orang lain.
(5) Surya ‘Matahari’
Maksudnya seorang pemimpin harus sabar dalam menjalankan tugas dan kewajiban, serba hati-hati, selalu memberi pencerahan, motivasi atau semangat rakyat, serta tidak mudah putus asa.
(6) Candra ‘Bulan’
Seorang pemimpin hendaknya dapat menjadi penyejuk, membuat kedamaian, ketentraman, dan kesenangan hati rakyat, sabar, tidak kejam, berperilaku halus, serta sangat berbelas kasih kepada sesama.
(7) Sudama ‘Bintang’
Maksudnya seorang pemimpin bersifat sopan santun, teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh dan terkena godaan, berkemauan mantap, penuh kepercayaan, tidak munafik, dan gemar memberi petuah kepada segenap anak buah dan rakyat, serta dapat menjadi panutan atau keteladanan (ing ngarsa sung tuladha).
(8) Mendhung ‘Awan’
Pemimpin dapat mengendalikan keadaan serta kewibawaan bangsa dan negara, harus adil dalam menegakkan kebenaran, dan senang menolong serta membantu kebutuhan rakyat.

c) Konsep Hasthabrata Versi Pedhalangan atau Pertunjukan Wayang
Kedelapan ajaran kepemimpinan tersebut juga dijelaskan dalam pertunjukan wayang purwa cerita Wahyu Makutharama, diajarkan oleh Begawan Kesawasidi (penjelmaan Prabu Kresna) kepada Raden Arjuna di Gunung Kutarunggu bahwa seorang raja atau pemimpin harus berwatak matahari, bulan, bintang, awan, angin, api, laut, dan tanah.

Makutharama berasal dari kata makutha ‘mahkota’ dan kata rama ‘Prabu Ramawijaya’ Raja Pancawati titisan Dewa Wisnu yang mengajarkan ajaran hasthabrata kepada Gunawan Wibisana sewaktu memerintah Negara Singgela, adik Rahwana Raja Alengka. Setelah Prabu Rama mati, menitis kepada Prabu Kresna Raja Dwarawati, dan Prabu Kresna menyamar menjadi Begawan Kesawasidi tersebut yang melestarikan dan mengajarkan konsep hasthabrata kepada Arjuna. Adapun ajaran kepemimpinan hasthabrata itu sebagai berikut.

1) “… kapisan bambege surya, tegese sareh ing karsa, derenging pangolah nora daya-daya kasembadan kang sinedya . Prabawane maweh uriping sagung dumadi, samubarang kang kena soroting Hyang surya nora daya-daya garing. Lakune ngarah-arah, patrape ngirih-irih, pamrihe lamun sarwa sareh nora rekasa denira misesa, ananging uga dadya sarana karaharjaning sagung dumadi.
2) Kapindho hambege candra yaiku rembulan, tegese tansah amadhangi madyaning pepeteng, sunare hanengsemake, lakune bisa amet prana sumehing netya alusing budi anawuraken raras rum sumarambah marang saisining bawana.
3) Katelu hambeging kartika, tegese ansah dadya pepesrenng ngantariksa madyaning ratri. Laune dadya panengeraning mangsa kala, patrape santosa pengkuh nora kangguhan, puguh ing karsa pitaya tanpa samudana, wekasan dadya pandam keblating sagung dumadi.
4) Kaping pate hameging hima, tegese hanindakake dana wesi asat; adil tumuruning riris, kang akarya subur ngrembakaning tanem tuwuh. Wesi asat tegese lamun wus kurda midana ing guntur wasesa, gebyaring lidhah sayekti mnangka pratandha; bilih lamun ala antuk pidana, yen becik antuk nugraha.
5) Kalima ambeging maruta, werdine tansah sumarambah nyrambahi sagung gumelar; laune titi kang paniti priksa patrape hangrawuhi sakabehing kahanan, ala becik kabeh winengku ing maruta.
6) Kaping nem hambeging dahana, lire pakartine bisa ambrastha sagung dur angkara, nora mawas sanak kadang pawong mitra,  anane  muhung anjejegaken trusing kukuming nagara.
7) Kasapta hambeging samodra, tegese jembar momot myang kamot, ala becik kabeh kamot ing samodra; parandene nora nana kang anabet. Sen-isene maneka warna, sayekti dadya pikukuh hamimbuhi santosa.
8) Kaping wolu hambeging bantala, werdine ila legawa ing driya; mulus agewang hambege para wadul. Danane hanggeganjar yang kawula kang labuh myang hanggulawenthah (Purwadi, 1994: 139).

Maksud dari ajaran tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus berwatak kosmosentris, yaitu memiliki watak.

(1) Matahari (Surya)
Matahari mempunyai sifat panas, penuh energi, serta memberi bara hidup. Maksudnya setiap pemimpin agar dapat memberi semangat, motivasi, spirit dan memberi kehidupan kepada anak buah serta rakyatnya.
(2) Bulan (Candra)
Bulan mempunyai wujud indah dan menerangi dalam kegelapan.Maksudnya setiap pemimpin dapat menyenangkan dan memberi penerang (kesenangan, solusi), pencerahan dalam kegelapan bagi anak buah beserta rakyatnya.
(3) Bintang (Kartika)
Bintang mempunyai bentuk yang indah dan menjadi hiasan pada waktu malam yang sunyi dan menjadi pedoman bagi yang kehilangan arah.Maksudnya bahwa seorang pemimpin dapat menjadi pedoman (teladan) bagi anak buah dan rakyatnya.
(4) Mendhung (Awan, Hima)
Mendung mempunyai sifat menakutkan, namun setelah menjadi hujan dapat menghidupkan segala yang tumbuh. Maksudnya setiap pemimpin harus berwibawa, akan tetapi tindakannya harus bermanfaat dan melindungi bagi anak buah dan rakyat.
(5) Angin (Maruta)
Angin mempunyai sifat mengisi setiap ruangan yang kosong, walaupun tempatnya amat rumit.Maksudnya setiap pemimpin dapat melakukan tindakan yang teliti, cermat, mau turun ke lapangan (incognito) untuk menyelami keadaan yang sebenarnya kehidupan anak buah dan rakyat.
(6) Api (Dahana)
Api mempunyai sifat tegak dan membakar apa saja yang bersentuhan dengannya. Maksudnya seorang pemimpin harus bertindak adil, tetap tegas dan tegak tidak pandang bulu; atau seorang pemimpin harus teges, tegas, tega, tegel, dan tetegdalam menegakkan serta membasmi kejahatan bangsa dan negara.
(7) Laut (Samodra)
Laut mempunyai sifat luas dan rata. Maksudnya seorang pemimpin harus memiliki pandangan atau wawasan yang luas dan berkeadilan, sanggup menerima berbagai persoalan, sabar serta tidak membenci terhadap orang lain.

(8) Bumi (Tanah, Pratala)
Bumi mempunyai sifat sentosa dan suci. Maksudnya seorang pemimpin  harus berbudi sentosa, jujur, serta mau memberi anugerah (hadiah) kepada siapa saja yang telah berjasa kepada bangsa dan negara.

Kedelapan unsur alam di atas secara simbolis mencerminkan sifat kepemimpinan dan merupakan suatu metafora yang mengkonkretkan suatu konsep kepemimpinan agar dapat diterapkan.Hal itu berdasarkan kenyataan bahwa kedelapan unsur alam tersebut selalu berada di sekitar kita dan di dalam berhadapan dengan manusia.Sehingga apabila para pemimpin dapat bercermin dengan alam, kepemimpinannya dapat berjalan dengan baik dan gemilang karena alam telah diatur oleh Yang Mahakuasa secara sistematis berjalan pada tempatnya masing-masing.

E. Simpulan

Berdasarkan paparan di atas dapatlah disimpulkan, bahwa konsep kepemimpinan hasthabrata dalam budaya Jawa yang ditulis dan diwariskan oleh para raja dan pujangga pada masa lampau itu, apabila dijadikan pedoman (rujukan) dalam mengatur, menata bangsa dan negara masih relevan dan sangat baik. Ajaran tersebut diberikan kepada generasi penerus agar dapat dijadikan salah satu pegangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan, sehingga pemimpin dalam mengoordinasi anak buah tidak semaunya sendiri, tanpa arah dan tujuan.

Pada zaman Surakarta awal konsep kepemimpinan hasthabrata yang telah diwariskan dan ditulis dalam naskah lama adalah adanya tingkatan kepemimpinan yang nistha ‘jelek’, madya ‘sedang’ dan utama ‘baik, ideal’. Konsep kepemimpinan yang baik adalah hasthabrata ‘delapan kewajiban negarawan atau pemimpin’, yaitu dapat meneladani dan menerapkan watak 8 (delapan) dewa, yaitu: Indra, Surya, Bayu, Kuwera, Baruna, Yama, Candra, dan Brama. Atau berwatak kosmosentris, delapan anasir alam semesta, yaitu: matahari, bulan, bintang, awan, angin, api, laut dan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Antlov, Hans  dan Cederroth, Sven. (Penyunting) dan Soemitro (Penerjemah), Moedjanto (Kata Pengantar). 2001. Kepemimpinan Jawa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Bram Setiadi, dkk., 2001. Raja di Alam Republik: Karaton Kasunanan dan Paku Buwana XII. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.

Darusuprapta. 1985. Keadaan dan Jenis Naskah-Naskah Jawa. Yogyakarta: Proyek Javanologi.

Haryati Soebadio. 1975. “Penelitian Naskah Lama Indonesia” dalam Bulletin Yaperna Th. II No. 7.Yogyakarta.

Koentjaraningrat. 1981. Metode-Metode Peneitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.

_____________. 1984. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka.

Moleong, Lexy. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Roskakarya.

Nanang Fatah. 2001. Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rusdha Karya.

Poerbatjaraka, Prof. Dr. R.M.Ng. 1952. Kapustakan Jawa. Jakarta: Jambatan.

Poerwadarminta, W.J.S., 1939. Baoesastra Djawa. Batavia: Groningen.

Purwadi. 1994. Wahyu Makutharama. Sukoharjo: Cendrawasih.

Sanapiah Faisal. 1989. Format-format Penelitian Sosial. Jakarta: Rajawali Press.

Serat Ajipamasa  (Manuskrip). tt. Nomor Katalog B 6a. Surakarta: Koleksi Perpustakaan Reksapustaka Mangkunegaran.

Serat Rama Jarwa (Pegon).tt. Nomor Katalog  D 286. Surakarta: Koleksi Perpustakaan Reksapustaka Mangkunegaran.

Siswaharsojo. 1966. Wahyu Makutharama. Yogyakarta: Habiranda.

Sulastin Sutrisno. 1991. “Sekilas Rona Kebudayaan Jawa dalam Karya Sastra Melayu Lama” dalam Bahasa  Sastra Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sutopo, H.B. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Humaniora.Surakarta: UNS Press.

Tim Penyusun. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai bahasa.

Teeuw., A. 1983. Membaca dan Menilai Sastra. Jakarta: Gramedia.