Pembebasan Sementara Jabatan Pustakawan

Kalau kita perhatikan sepintas adanya istilah sementara pada phrase “Pembebasan Sementara Jabatan Pustakawan” terkesan adanya ungkapan bahwa “Pustakawan keluar masuk”. Meskipun ada, tetapi sangat kecil kemungkinannya. Yang ada saat ini adalah :

  1. Tidak mau masuk pustakawan, sebenarnya bukan karena takut, tetapi karena tanpa menyandang jabatan pustakawan pun sudah dapat melakukan sebagian dari kegiatan pustakawan, dengan tidak mengharap angka kredit, tetapi mendapat imbalan dalam bentuk finansial. Hal ini banyak ditemukan di lapangan.
  2. Memperoleh jabatan rangkap sebagai pejabat fungsional pustakawan, karena memliki SK inpasing tetapi masih menjabat jabatan struktural. Kasus ini ditemukan di beberapa instansi, baik mereka yang menjabat struktural maupun yang belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pembebasan sementara jabatan pustakawan diatur oleh SK MENPAN No.18/MENPAN/1998 tentang angka kredit jabatan pustakawan pasal 16 yang intinya adalah pembebasan sementara dikenakan pada :

  1. 6  (enam) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk ke jenjang lebih tinggi bagi Asisten Pustakawan Madya sampai Pustakawan Utama Madya.
  2. 2 (dua) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebanyak 20 (dua puluh) dari unsur utama bagi mereka Pustakawan Utama.

3.

a.  Mereka yang sedang ditugaskan diluar jabatan pustakawan.

b.  Mereka yang sedang tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

c.  Mereka yang dikenakan hukuman sedang dan berat.

d. Mereka yang dikenakan  pasal 4 th. 1966

e.  Mereka yang menjalankan cuti di luar tanggung jawab pemerintah.

Disamping  ketentuan pada ayat 16 SK. MENPAN tersebut, pernah ada keputusan Ketua BAKN yang memberikan alternatif dalam pemilihan tunjangan jabatan yang lebih tinggi bagi mereka yang memliki dua jabatan. Meskipun demikian, khusus untuk jabatan pustakawan, cukup jelaslah kiranya ayat 3a pasal 16 SK. MENPAN No.18 tersebut yang menerangkan bahwa jabatan fungsional pustakawan tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain pada waktu yang bersamaan.

Orang cenderung mencari kelemahan dari suatu keputusan demi keuntungan pribadi, yang menimbulkan kesan kurang wibawanya suatu Keputusan.

Tidak banyak pengaruh yang terjadi bila tidak segera dilaksanakan pembebasan sementara jabatan pustakawan bagi mereka yang terkena pasal 16 tersebut. Tetapi tetap ada dan sedikit banyak merugikan pihak lain, seperti :

    1. Adanya lahan pekerjaan pustakawan yang masih dikerjakan oleh pegawai non-fungsional pustakawan, diikuti oleh pejabat struktural.
    2. Kesempatan pendidikan dan pelatihan yang seharusnya diperuntukkan bagi pustakawan, diikuti oleh pejabat struktural.
    3. Pustakawan yang tidak pernah melakukan kegiatan fungsionalnya, karena kesibukan administratif, mengajukan angka kredit fungsionalnya (biasanya fiktif).
    4. Tidak menutup kemungkinan pilihan tunjangan memilih pustakawan (apabila lebih tinggi dari sturktural) dan tetap melaksanakan tugas sebagai pejabat struktural karena strukturallah yang menguasai semua jenis kegiatan baik rutin maupun pembangunan, termasuk penggunaan anggarannya.
    5. Penggunaan dana yang sebenarnya tidak perlu diberikan kepada mereka yang terkena pasal 16 ayat 3b.

Dengan melihat adanya peluang yang hilang begitu saja, karena kurang penerapan pasal 16 SK. MENPAN tersebut, pustakawan tentunya menginginkan segera ada penyelesaian agar dapat menikmati apa yang sebenarnya menjadi sebagian dari haknya. Pustakawan hanya bisa berharap, tetapi kiranya tidak ada jalur untuk berbuat.

Semoga tetap bersabar bagi rekan pustakawan, jalan pasti akan terbuka. Tawakal dan optimisme modal utama bagi pustakawan yang bersemangat.