Perpusnas Gelar Pekan Film Nasional: Pemerintah Diminta Serius Perhatikan Film Nasional

Salemba, Jakarta—Rona wajah Christine Hakim sontak geram. Nada bicaranya berubah sedikit agak meninggi. Tertangkap kekecewaan ketika film, yang ia anggap sebagai hasil budaya anak bangsa kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Keprihatinannya beralasan, tidak adanya Kementerian/Lembaga yang menaungi unsur kebudayaan dinilai kenapa film nasional kurang berkembang. “Perlu keberpihakan pemerintah yang jelas,” pinta Christine Hakim saat menghadiri pengukuhan dirinya sebagai tokoh perfilman Nasional yang khusus dibuatkan situsnya oleh Perpusnas kerjasama dengan Sinematek, Senin (24/3).

Dulu, kebudayaan berada satu atap dengan Kementerian Pendidikan. Terus berpindah atap dengan Kementerian Pariwisata. Sekarang malah berganti nama menjadi Ekonomi Kreatif. Aktris peraih 6 Piala Citra justru khawatir jika nantinya industri film dipenuhi oleh pihak-pihak yang berorientasi profit (keuntungan) dibanding etika, dan nilai pendidikan yang muncul pada film. Padahal film mempunyai daya power yang dahsyat. Karena minim dukungan pemerintah, banyak produser film kini lebih condong memproduksi film bergenre horor yang mengeksploitasi sisi sensualitas dengan kemasan itu-itu saja ketimbang memproduksi film bermutu baik. Akibatnya, masyarakat minim tontonan berkualitas.

Christine Hakim menyebutkan film box office nasional yang mencatat angka penonton tertinggi diraih oleh Film berjudul Habibie dan Ainun dengan total 5 juta penonton.  Selebihnya, film nasional paling dilihat di angka kisaran ratusan ribu penonton. Angka yang kecil jika dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa. Pasar film nasional belum dibangun.

Ketertinggalan ini yang mesti dipacu pemerintah. Christine Hakim dan pemerhati perfilman nasional Marselli Sumarno memberikan alternatif pada pemerintah untuk menggaet pihak BUMN dan swasta lewat program CSR. Dana yang dihasilkan CSR bisa digunakan untuk memodali ongkos produksi membuat film berkualitas. Selain itu, pemerintah juga perlu gencar membangun gedung-gedung bioskop agar antrean tayang film-film nasional tidak perlu lama. “Saat ini, khusus weekend, jatah tayang film nasional kurang dilirik pemilik bioskop,” ungkap Marselli.

Christine mencontohkan negara Korea Selatan. Pemerintah Negeri Ginseng berani mengalokasikan dana sekitar 100 juta dollar Amerika untuk anggaran kebudayaannya. Korsel kuasai pasar dunia. Kebudayaan Korea seperti film, pop art dan musiknya banyak digandrungi masyarakat internasional. Padahal, populasi masyarakat Korea Selatan dengan Indonesia kalah jauh. Makanya, kembali merujuk pernyataan aktris senior diatas, perlu keberpihakan dari pemerintah yang serius. Indonesia punya kebudayaan daerah (local wisdom) yang amat bernilai tinggi. Inilah yang perlu dieksplore pemerintah.

Diskusi Perfilman Indonesia “Dari Masa ke Masa” diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Film Nasional 2014 yang jatuh pada tanggal 30 Maret.  Selain menghadirkan aktris Christine Hakim, diskusi juga mengundang aktor kawakan Alex Komang, pemilik sanggar Ananda Aditya Gumai, dan kritikus film Marselli Sumarno.

Peluncuran website tokoh perfilman, merupakan peran serta Perpusnas dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya mengenai perfilman nasional. “Dan sekaligus merupakan upaya untuk melestarikan dan menginformasikan hasil karya budaya anak bangsa,” kata Kepala Perpusnas Sri Sularsih. Perpusnas memegang peran penting dalam membangun intelektual bangsa.

Selain menggelar diskusi perfilman, di kesempatan yang sama juga diberikan penghargaan kepada pengusaha rekaman dan penerbit yang aktif melaksanakan UU No. 40 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR). Dan pelaksanaan MoU Perpusnas dengan 6 (enam) lembaga mitra, antara lain Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Haluoleo, PT. Telkom, Tbk, BP. Batam dan Kasepuhan Cirebon. Penandantanganan dilakukan langsung oleh Kepala Perpusnas dan masing-masing perwakilan lembaga mitra.  (HD)