Pustakawan Sebagai Tenaga Kependidikan: Peluang Dan Tantangan

Latar Belakang

 

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikandan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola perpustakaan dan pelayanan perpustakaan. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, mereka mempunyai kesempatan ikut berperan serta dalam proses pendidikan formal maupun pendidikan sepanjang hayat. Untuk itu mereka harus mampu membaca peluang, menciptakan peluang, dan memiliki kompetensi profesional, etika profesi, kemandirian, kesejawatan, dan kemampuan komunikasi ilmiah.

Banyak peluang dan kesempatan bagi pustakawan untuk melakukan kegiatan pendidikan seperti mengajar (sekolah maupun di Perguruan Tinggi), melaksanakan tutorial, membimbing praktek kerja, membimbing penulisan (artikel, buku, sumber rujukan), memberikan konsultasi, dan lainnya. Kesempatan tersebut kadang kurang dimanfaatkan oleh sebagian besar pustakawan kita. Hal ini mungkin disebabkan karena mereka kurang memiliki sifat percaya diri, bertahan pada status quo, dan takut pada tantangan. Oleh karena itu karier dan pengembangan profesi mereka terbatas. Akibat lebih jauh yaitu profesi pustakawan belum memperoleh penghargaan dari masyarakat seperti profesi lain misalnya dokter, guru, dan dosen.

Perlunya pembahasan dan pembicaraan tentang peran pustakawan dalam pendidikan dengan pertimbangan dan pemikiran bahwa: 

1.            Sebagian besar pustakawan kurang mampu menangkap peluang

Mereka terjebak oleh rutinitas dan terkungkung oleh pemikiran bahwa tugas pustakawan hanyalah pelayanan. Pemikiran inilah antara lain yang membuat pustakawan enggan bergerak karena merasa telah melaksanakan kewajibannya sebagai pelayan. Akhirnya sampai pensiun hanya berperan sebagai pelayan

2.            Peran pustakawan dalam pendidikan belum dirasakan oleh masyarakat

Sebenarnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Menpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, serta Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya telah memberi peluang kepada pustakawan untuk melakukan kegiatan pendidikan. Peluang tersebut ternyata kurang ditangkap oleh pustakawan, sehingga mereka kurang berperan dalam bidang pendidikan.

3.            Profesi pustakawan kurang berkembang

Mengingat keterbatasan pendidikan dan kemampuan, serta kurang percaya diri dan kurang responsif, maka pengembangan profesi pustakawan agak ketinggalan dari profesi lain. Selain itu rendahnya penulisan, minimnya hasil penelitian, dan kurang terdokumen- tasinya hasil-hasil pertemuan ilmiah merupakan salah satu indikator lambannya pengembangan profesi ini. Demikian pula dengan “adem ayem”nya organisasi profesi kepustakawanan menjadikan pustakawan kurang gairah dalam proses pendidikan.

Tujuan

Pembahasan tentang peran pustakawan sebagai tenaga kependidikan dimaksudkan untuk:

1.            Mendorong pustakawan untuk berperan lebih aktif dalam proses pendidikan

Bidang kepustakawanan tidak bisa lepas dari bidang pendidikan, sebab kelancaran proses pendidikan dipengaruhi oleh penyediaan sumber belajar yang memadai. Sumber belajar ini akan berfungsi dengan baik apabila dikelola oleh mereka yang memiliki kompetensi. Di sinilah peran pustakawan dalam proses pendidikan. Peran ini dapat ditingkatkan lebih aktif lagi, di mana pustakawan memiliki kesempatan melakukan proses pendidikan seperti mengajar, memberi konsultasi, menatar, dan menulis karya ilmiah.

2.            Mendorong pustakawan menjadi agen perubahan

Pustakawan selaku pengelola informasi diharapkan mampu melakukan perubahan. Dengan informasi yang dikelolanya, masyarakat didorong untuk memanfaat kannya, karena kemajuan masyarakat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka memanfaatkan informasi tersebut.

3.            Mengembangkan ilmu perpustakaan, perpustakaan, dan profesi pustakawan

Apabila para pustakawan mampu berperan serta dalam kegiatan pendidikan, maka ilmu perpustakaan dan profesi pustakawan akan berkembang semakin cepat. Perkembangan bidang informasi akan mempercepat pembangunan bangsa seutuhnya, karena akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Peluang

Jika diperhatikan beberapa peraturan perundangan tentang kepustakawanan, sebenarnya terdapat beberapa pasal yang memberi peluang kepada pustakawan untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pengembangan karier mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 31, disebutkan bahwa tenaga perpustakaan berhak atas kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas. Tugas pustakawan tidak sekedar memberikan layanan saja, karena perpustakaan di mana pustakawan bekerja diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan bangsa. Untuk itu diperlukan peran aktif pustakawan melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan agar masyarakat memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan religi, kecerdasan sosial, dan kecerdasan emosi.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam Keputusan Menpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/ 2002 terdapat butir-butir kegiatan pustakawan yang mengarah pada kegiatan pendidikan. Kegiatan itu antara lain menulis artikel, menulis buku, menulis makalah seminar, melakukan terjemahan, dan lainnya. Kegiatan pendidikan yang dikategorikan sebagai unsur penunjang antara lain adalah mengajar, menjadi penyaji dalam seminar, membimbing, memberikan konsultasi, dan menyunting risalah pertemuan.

Kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya merupakan kesempatan dan sekaligus sebagai tantangan. Tantangan harus dihadapi bukannya dihindari. Keberhasilan seseorang tergantung apakah dia mampu menaklukkan tantangan. Seorang profesional harus mampu berperan dan berperilaku profesional dengan mengedepankan pengembangan intelektual, antara lain :

1. Membuat Karya Tulis Ilmiah

Menulis merupakan kegiatan profesional karena merupakan proses pengembangan ilmu, nilai dan ajaran yang memerlukan kemampuan berpikir dinamis, kemampuan analisis, dan merupakan ekspresi diri. Menulis merupakan totalitas kemauan dan kemampuan. Oleh karena itu pengetahuan dan keahlian seorang pustakawan dapat dikembangkan secara efektif melalui tulisan. Jika dilihat dari berbagai dimensi, maka pustakawan dapat berfungsi sebagai pendidik melalui kegiatan penulisan. Sebab kegiatan ini pada hakekatnya menyampaikan ajaran, ide, etika, nilai, ilmu pengetahuan, dan informasi kepada orang lain dalam bentuk karya fiksi maupun karya non fiksi.

Penulis adalah sosok manusia yang melakukan proses pendidikan yang berlangsung sepanjang masa. Mereka memiliki kepekaan dan sikap kritis terhadap berbagai fenomena sosial, ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya dan pendidikan yang terjadi di sekitar mereka. Pustakawan berkesempatan menulis karya ilmiah di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Tulisan itu dapat berbentuk makalah ilmiah, buku, artikel, hasil penelitian, terjemahan, maupun melakukan penyuntingan.

Tulisan tersebut itu harus memenuhi kriteria:

a. Mengandung argumentasi teoritik yang relevan, sahih, dan benar;

b. Didukung dengan fakta empiris;

c. Menyajikan kajian yang memadukan antara teori dan fakta empiris.

2. Mengajar

Pustakawan berpeluang untuk mengajar pada lembaga pendidikan formal seperti Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA) maupun perguruan tinggi, baik jenjang diploma, SI, maupun S2. Di samping itu apabila mereka kreatif dapat juga mengajar bidang pusat dokumentasi dan informasi pada lembaga pendidikan luar sekolah seperti lembaga pelatihan, penataran dan lainnya.

3. Membimbing

Kesempatan menjadi pembimbing kerja praktek, penulisan skripsi, tesis, dan lainnya terbuka bagi pustakawan yang memiliki kompetensi. Maka di sinilah sebenarnya pustakawan tertantang untuk meningkatkan potensi diri dan kompetensinya agar dapat berperan aktif dalam proses pendidikan

4. Menjadi Narasumber

Pustakawan dapat menjadi pembicara/ narasumber dalam berbagai pertemuan ilmiah di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Untuk itu pustakawan harus memiliki kompetensi, kemampuan berbicara, memiliki banyak jaringan, dan selalu

meningkatkan pengetahuan. Pertemuan ini dapat berbentuk seminar, workshop, bedah buku, lokakarya dan lainnya dalam bidang kepustakawanan.

5. Memberikan Konsultasi

Semua jenjang jabatan pustakawan dapat memberikan konsultasi bersifat konsep, yaitu berupa saran maupun pertimbangan kepada perorangan maupun lembaga. Hasil pemberian konsultasi ini dapat berupa gagasan, saran, atau pertimbangan yang dituangkan dalam bentuk naskah tulisan.

6. Menjadi Editor/Menyunting

Menyunting risalah pertemuan ilmiah adalah kegiatan pendidikan karena kegiatan ini merupakan upaya pengawetan, pengembangan, dan pelestarian ilmu pengetahuan. Kegiatan editing ini meliputi mengumpulkan, menyusun, dan menyunting hasil suatu pertemuan ilmiah seperti seminar, workshop, temu karya, lokakarya, diskusi ilmiah, dan lainnya.

Tantangan

Beberapa kelemahan pustakawan sehingga mereka kurang berani menghadapi tantangan antara lain:

1. Kurang memahami makna profesionalisme

Pustakawan kurang memahami dan kurang menghayati makna profesionalisme. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan sikap kurang mandiri dan rendah motivasi. Mereka tidak mampu mengambil keputusan profesional sendiri. Kinerja mereka masih tergantung pada profesi dan kebijakan pihak lain.Selama ini mereka kurang bangga bahkan malu pada profesinya, kurang berusaha meraih tanggung jawab terhadap profesi dan dalam melaksanakan tugas kepustakawanan cenderung menunggu perintah. Di samping itu, pustakawan belum termotivasi untuk mengembangkan profesinya lebih optimal. Salah satu indikator rendahnya motivasi ini ditunjukkan dengan rendahnya karya tulis pustakawan. Dampak dari minimnya tulisan ini antara lain menyebabkan masyarakat luas kurang memahami eksistensi profesi pustakawan.

2. Kurang percaya diri

Kurangnya percaya diri menyebabkan orang itu tertinggal dan menjadi warga nomor dua dan seterusnya. Sebagai seorang professional seharusnya mampu menunjukkan keahliannya. Ketidak mampuan inilah yang mempengaruhi pengakuan Masyarakat terhadap eksistensi suatu profesi. Sebab tinggi rendahnya profesi antara lain dapat diukur dari tinggi rendahnya pengakuan dan tingkat kebutuhan masyarakat akan profesi itu.

3. Kurang dukungan lembaga

Sedikit banyak, perkembangan profesi pustakawan dipengaruhi dukungan institusi tempat bekerja pustakawan. Pustakawan melaksanakan tugas untuk memenuhi kebutuhan informasi lembaga induknya dan melancarkan kinerja lembaga itu. Kurangnya dukungan lembaga akan menimbulkan distress dan penurunan kinerja para pustakawan.

4. Kurang mampu menangkap peluang

Sebenarnya banyak peluang bagi pustakawan untuk mengembangkan diri seperti berorganisasi, mengajar, membina perpustakaan lain, dan menulis bidang apapun. Para pustakawan dapat mendirikan organisasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan, menyediakan jasa pengolahan buku dan memberikan konsultasi. Kesempatan menulis bidang apapun terbuka bagi para pustakawan. Sebab dalam melaksanakan tugasnya sehari- hari mereka itu selalu berdampingan dengan sumber informasi dalam berbagai bidang. Pustakawan yang mau dan mampu menulis buku di bidang perpustakaan, ilmu perpustakaan dan profesi pustakawan jumlahnya dapat dihitung dengan jari.

Kompetensi

1. Kompetensi Profesional

Aspek profesional berarti bahwa pustakawan harus memiliki pendidikan bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang memadai serendah-rendahnya Diploma 2 (Surat Keputusan Menpan No. 132/Kep/ M.PAN/12/2002). Pendidikan ini merupakan upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian seorang pustakawan. Keahlian dan pendidikan ini harus selalu ditingkatkan sesuai perkembangan masyarakat dan tuntutan profesi. Disamping itu, pustakawan dituntut untuk memiliki wawasan yang luas. Oleh karena itu mereka harus gemar membaca dan menulis, terampil, cerdas, tanggap, dan berorientasi ke depan (Lasa Hs.2007).

2. Etika profesi

Etika merupakan ilmu ten tang norma, nilai, dan ajaran yang luas. Etika bersifat rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif. Profesi pustakawan memerlukan kompetensi ini karena etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai moralitas yang kadang membingungkan. Di satu sisi, etika ingin menampilkan keterampilan intelektual yakni keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Adanya kode etik bagi profesi pustakawan antara lain bertujuan untuk melindungi perbuatan yang tidak profesional dan para profesional memberikan jasa kepada kliennya/pemustakanya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu profesional pustakawan harus mentaati Kode Etik Pustakawan Indonesia sebagaimana tertuang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pustakawan Indonesia.

3. Kemandirian

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana individu mempunyai perilaku yang terarah pada dirinya sendiri, campur tangan berupa saran atau bantuan pihak lain kadang tidak dihiraukan, dan semua dicoba untuk dipecahkan sendiri (Bhatia dalam Masrun dkk.1986). Lebih lanjut dinyatakan bahwa kemandirian memiliki lima komponen yakni; bebas, berarti bertindak atas kehendak sendiri; progres, berarti mampu berpikir dan bertindak secara original; terkendali dai dalam, dimana individu mampu mengatas masalah, mampu mengendalikai tindakannya, mampu mempengaruh lingkungan, dan kemantapan diri. Seoranj profesional tidak akan pernah dikenal dai kurang mampu memberikan manfaat kepad; masyarakat luas apabila hanya terkuta diantara empat dinding tempat kerjanya Mereka akan terpinggirkan cepat atau lamba apabila tidak mau bergaul dengan dunia luai terutama dengan profesi lain. Oleh karena iti dalam pengembangan profesi hanya ada due pilihan yakni publish/muncul atau perish binasa secara perlahan (Lasa HS.2007:52)

4. Kesejawatan

Kesejawatan profesi pustakawan diatur dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia Bab III (Kewajiban kepada organisasi dan profesi) dan Bab IV (Kewajiban antara sesama pustakawan). Pada bab III disebutkan bahwa setiap pustakawan hendaknya menjadikan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sebagai forum kerjasama, tempat konsultasi, tempat penggemblengan pribadi, untuk meningkatkan ilmu, dan mengembangkan profesi. Pustakawan diharapkan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, dan kepada organisasi untuk kepentingan pengembangan ilmu dan perpustakaan di Indonesia.

5. Tanggung Jawab Moral

Seorang profesional terpanggil untuk melaksanakan profesinya dengan penuh tanggung jawab. Mereka memiliki tanggung jawab moral untuk mengembangkan ilmu perpustakaan, perpustakaan, dan profesi pustakawan. Ilmu perpustakaan merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang penting dalam pengembangan kehidupan manusia. Bidang apapun memerlukan ilmu perpustakaan dalam arti luas. Sebab dalam pelaksanaan kegiatan bidang dan profesi memerlukan sumber informasi. Sumber informasi ini diatur, dikelola, disajikan sedemikian rupa agar mudah ditemukan kembali secara benar dan cepat. 

6. Organisasi Profesi

Keberadaan organisasi profesi sangat dibutuhkan oleh profesinalis. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, melindungi anggota profesi, menentukan dan mengatur pelaksanaan kode etik profesi, menyalurkan aspirasi, dan meningkatkan kesejahteraan anggota.

7. Teknologi Informasi

Di era teknologi informasi ini, kegiatan pustakawan harus memiliki kompetensi teknologi informasi. Kompetensi itu meliputi: pemanfaatan komputer/computer literacy, penguasaan database, penguasaan peralatan teknologi informasi/tools and technological skill, penguasaan teknologi jaringan/computer network, penguasaan intranet dan internet, dan penguasaan bahasa Inggris.

8. Berkemampuan Komunikasi Ilmiah

Kemampuan komunikasi lisan dan/atau tulisan diperlukan untuk pengembangan pribadi dan profesi. Kelihaian penyampaian dan penguasaan materi dalam seminar misalnya, akan mempengaruhi citra seorang pustakawan di mata peserta. Demikian pula dengan kemampuan menulis akan besar pengaruhnya terhadap reputasi seorang pustakawan. Betapa banyak pustakawan kurang mampu menalarkan pemikirannya dalam bentuk artikel, buku, dan makalah. Maka tak heran jika produksi karya ilmiah pustakawan Indonesia menduduki ranking paling bawah bila dibandingkan dengan produk pustakawan negara tetangga. Pustakawan Indonesia hanya menerima dan pasif walaupun menduduki ranking terendah yaitu hanya mampu memproduksi karya tulis ilmiah 0,012%, sedangkan Singapura 0,179%, Thailand 0,084%, Malaysia 0,064%, dan Filipina 0,035% (Wiratningsih, 2007).

Penutup

Pustakawan sebagai tenaga fungsional memiliki peluang untuk berperan serta aktif dalam proses pendidikan. Banyak peluang bagi mereka untuk melakukan kegiatan pendidikan seperti mengajar, menyuluh, membimbing, memberikan konsultasi, menjadi editor penyunting, maupun menyam- paikan makalah (sebagai narasumber) dalam pertemuan ilmiah di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.

Karena kurang percaya diri, enggan maju, dan bertahan pada status quo, akhirnya mereka hanya berkutat pada rutinitas sebagai pelayan informasi. Keadaan seperti ini berakibat lambannya pengembangan profesi dan kurangnya pengakuan masyarakat terhadap profesi pustakawan, sehingga akhirnya kesejahteraan mereka relatif rendah.

Jika para pustakawan enggan mengubah cara berpikir dan berperilaku, maka profesi pustakawan akan berjalan di tempat dan terjebak oleh rutinitas. Padahal untuk berperan sebagai pendidik sangat terbuka lebar bagi mereka. Mampukah mereka memanfaatkan peluang tersebut? Hal ini berpulang kepada kemauan pustakawan sendiri.

Daftar Pustaka

Lasa Hs. 2009. Kamus Kepustakawanan Indonesia. Yogyakarta: Graha Pustaka

-, 2006. Profesi Pustakawan: Harapan

dan Tantangan. Pidato Pengukuhan Sebagai Pustakawan Utama tanggal 6 September 2006

Pengurus Pusat IPI. 2002. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga IPI. Jakarta: Pengurus Pusat IPI

Perpustakaan Nasional RI. 2009. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI

Keputusan Menpan No. 132 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan Pustakawan dan Angka Kreditnya

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional