Welfare State Sebagai Pilar Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Kearifan Lokal dalam “Syair Nasihat”

PEMBANGUNAN ekonomi yang didominasi oleh Aliran Ekonomi Positif yang lebih bersifat normatif, telah mengabaikan kompleksitas aspek etis yang justru berperan penting dalam mempengaruhiperilaku manusia.Implikasinya, persoalan-persoalan ekonomi yang hendak dipecahkan lewat serangkaian program pembangunan bukannya terselesaikan, melainkan malah menciptakan masalah baru yang tidak kalah serius, seperti kemelaratan, ketimpangan, pengangguran, kriminalitas, degradasi lingkungan, dan masih banyak lainnya.
Berbagai transfomasiekonomi-politik di berbagai belahan dunia juga ikut menyebabkan terjadinya pergeseran atasKonsep Zakat, terutama dalamimplementasinya. Bahkan dalam konteks Indonesia kontemporer, zakat bagi sebagian besar penduduk yang mayoritasnya umat muslim hanya dimaknai sebagai zakat fitrah, sehingga berbagai keriuhan pembayaran zakat begitu kentara hanya menjelang Idul Fitri. Pada titik inilah, zakat lebih nampak sebagai ritual budaya periodik umat Islam daripada anjuran Tuhan dalam rangka menyeimbangkan kesejahteraan umat manusia.
Artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang zakat dan segala problematikanya dilihat dari perspektif yang memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal dalam naskah-naskah kuna. Syair Nasihat merupakan salah satu naskah kuna yang masih terdokumentasikan dengan baik dan mengandung berbagai konsep pengembangan zakat sebagai pilar ekonomi berbasis welfare state. Bentuk-bentuk kearifan pemikiran nenek moyang yang terkandung dalam naskah diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi alternatif pemecahan masalah dalam kehidupan manusia di era global.

Zakat dalam Teks Syair Nasihat
Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, yang di dalam Alquran selalu dikaitkan dengan salat. Artinya, kata zakat sering kali disandingkan dengan kata salat. Salat adalah ibadah badaniah paling utama dan zakat adalah ibadah maliyah (materi) yang amat penting. Dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis manusia dengan Tuhan Semesta Alam maupun dengansesama manusia. Sungguh sebuah perpaduan yang serasi, karena kebaikan dan kesalehan seharusnya tidak hanya terbatas pada diri pribadi, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat sekitar.
Kebaikan dan kesalehan inilah yang merupakan inti ajaran dari salat dan zakat. Adapun kata “saleh” dalam  bahasa Indonesia diserap dari bahasa arab shalih, yang lazim menjadi kata sifat atau ajektif dan disematkan pada individu (orang). Dalam bahasa Arab, kata “shalih” memiliki arti mustaqim muaddi liwajibatihi, artinya orang istikamah yang selalu melaksanakannya kewajibannya dan salamah min aib, yang artinya bebas dari aib atau tidak cacat moral. Dalam bahasa Indonesia, kata itu juga biasa digunakan untuk menyifati orang yang bermoral baik, taat dan bersungguh-sungguh menjalankan ibadah (bdk. DENDY SUGONO, DKK, 2008: 1249; MAHMUD YUNUS, 1973: 219).
Kata “zakat”, secara etimologis berasal dari bentukan kata kerja dasar (fi’il madhi) zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang (bdk. M. DJAMAL DOA, 2002: 15; Ilyas Supena dan Darmuin, 2009: 1). Sementara itu, berdasarkan terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada kelompok masyarakat sosial tertentu yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dengan kata lain, syariat zakat adalah bentuk kepedulian dan perhatian Islam terhadap masalah kesejahteraan sosial. Jadi secara umum, pengertian zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah nisab, haul, dan kadar -nya (M. DJAMAL DOA, 2002: 7). Adapun dalam teks SN kutipan sebagai berikut.

artamu simpan berpeti-peti                 
tetapi tiada engkau zakati
niscaya tiada kaubawah mati
melainkan di akhirat siksa menanti

emas dan perak kaubanyak himpunkan
zakatnya engkau tiada keluarkan
hak fakir tiada kaubayarkan
di akhirat apa kelak kaubayarkan    (SN, h. 30)

Jadi, zakat adalah ibadah (kewajiban) individual yang sepenuhnya dinikmati oleh delapan kelompok ashnaf,  terutama fakir dan miskin.  Adapun kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.  Selain itu, zakat juga merupakan ibadah berdimensi vertikal dan horizontal secara bersamaan. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak dan akan memberikan kemakmuran kepada seluruh umat. Adapun kutipan dalam teks SN  adalah sebagai berikut.

jikalau zakatnya tiada dikeluarkan
itulah arta haram dimakan//
lagi pun haram dihidupkan                  
fakir dan miskin telah memuliakan

zakatnya itu wajib dikeluarkan
Allah dan rasul-Nya telah menyuruhkan
dan dalil dan hadisnya yang mengatakan
menjadi kafir yang mendustakan

siapa tiada mengeluarkan zakat
artinya tiada mempunyai berkat
rahmat Allah tiada kepadanya dekat
di dalam neraka lehernya terikat

barang siapa mengeluarkan zakat
artanya yang tinggal sah bertambah berkat
malaikat pun kamu kepadanya dekat
di dalam akhirat peroleh pangkat

zakat itu tiada akan hilang
pahalanya bukan alang kepalang
kendih-berkendi tiada terbilang
dimurahkan Allah rezekinya tiada bersilang//     

apabila sudah sampai akan musimnya         
dan arta itu genap nisabnya
wajib pula dikeluarkannya
kepada yang empunya hak diberikannya    
(SN, h. 30 – 31)

Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik manusia agar tidak tercampur dari hak orang lain, terutama fakir dan miskin. Zakat berarti pula pertumbuhan, karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain, maka terjadilah suatu sirkulasi harta atau uang dalam masyarakat (M. DJAMAL DOA, 2002: 9–10).
Dalam pengelolaan zakat yang di dalamnya terdapat sirkulasi harta atau uang masyarakat sebenarnya sudah sejak lama diusulkan agar dilakukan secara sentralistik oleh pemerintah. Bahkan keinginan itu bukan hanya datang dari pemerintah, tetapi juga datang dari praktisi lembaga zakat (LAZ) yang dikelola masyarakat. Antara pemerintah dan swasta sama-sama berpendapat bahwa dengan dikelola secara sentral oleh negara, maka pengelolaan zakat di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik, terpadu, dan optimal. Pemerintah akan dengan mudah mengusulkan dan mengeluarkan kebijakan yang pro perkembangan zakat, baik dari segi penghimpunan maupun segi penyalurannya, termasuk membuat kebijakan yang mengikat bagi muzaki agar mengeluarkan zakatnya secara teratur, penyediaan data penghimpunan dan penyaluran secara komprehenshif serta penyediaan data mustahik (warga tidak mampu) secara lengkap dan akurat.Seperti itulah konsep yang ideal, yang dipraktikkan pada masa Rasulullah. Akan tetapi kenyatannya, sejak dahulu di Indonesia organisasi pengelola zakat yang dikelola pemerintah kurang dipercaya masyarakat. Bahkan sejak reformasi bergulir, kepercayaan terhadap pemerintah semakin menurun. Oleh karenanya sentralisasi pengelolaan zakat harus dilakukan secara bertahap, melalui proses persiapan yang cukup matang, bukan dilakukan dengan serta merta pada saat ini, sebab dikhawatirkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat nonpemerintah (yang dibentuk masyarakat sipil) yang sudah berjalan cukup baik justru akan menurun. Bagi organisasi pengelola zakat, sebagai institusi publik yang mengelola dana publik, kepercayaan publik menjadi faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan lembaga. Baik Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai institusi negara maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ)  sebagai organisasi masyarakat berlomba-lomba merebut kepercayaan publik. Dalam konteks tersebut eksistensi masing-masing ditentukan oleh kenyataan hubungan antara negara dan masyarakat. Saat birokrasi kuat, organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah cenderung menguat. Sebaliknya saat birokrasi mengalami delegitimasi, ia pun melemah karena lazimnya kepercayaan rakyat terhadapnya juga menurun. Sementara kenyataan saat ini, tren global menempatkan masyarakat sipil sebagai sebuah kekuatan yang cukup signifikan dalam berbagai gerakan memerangi kemiskinan. Hal ini terbukti semakin tingginya kepercayaan donatur dan muzaki yang menitipkan zakatnya kepada lembaga zakat milik swasta dibandingkan kepada badan amil zakat milik pemerintah. Penghimpunan dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain) oleh lembaga zakat milik swasta terbukti jumlahnya lebih besar dibandingkan jumlah yang dihimpun oleh lembaga zakat milik pemerintah.
Pemerintah berperan membuat undang-undang tentang zakat yang dapat menjamin seluruh fungsi administratif negara dapat meningkatkan kesejahteraan umum maupun perseorangan melalui peran zakat. Pemerintah juga harus berperan sebagai pengawas bagi operasionalisasi lembaga amil zakat. Kedua fungsi ini dapat diperankan oleh sebuah lembaga independen, semacam komisi yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Sementara lembaga pengelola zakat yang sudah mendapat kepercayaan publik diperkuat dan diberi ruang gerak lebih luas lagi bagi kemajuan lembaganya. Semangat seperti inilah yang cocok dengan tren global yang terjadi di tengah melebarnya partisipasi publik.
Indonesia sebagai negara yang beragama dan melindungi warganya untuk mengamalkan ajaran dan kewajiban agamanya, tentu akan semakin mendorong semangat civil society tumbuh dan kuat di negara ini. Dengan cara seperti ini, maka zakat dapat dijadikan sebagai salah satu sarana potensial untuk membantu pemerintah dalam mendistribusikan kekayaan dan pemerataan pendapatan. Potensi zakat yang masih “tersembunyi” di Indonesia akan dapat tergali secara optimal dan dikelola dengan baik sehingga berimplikasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Potensi Zakat
Potensi Zakat Fitrah
Berdasarkan kutipan teks SN, diketahui bahwa yang dimaksud zakat tidak hanya berupa memberikan 2,5 kg beras (makanan pokok) menjelang Idul Fitri. Lebih dari itu, dalam perspektif eksekusizakat, nilai nominal zakat fitrah yang ada saat ini apabila dilihat secara parsial sangat rendah sehingga tidak memberikan kontribusi besardalam upaya membagi kesejahteraan, karena setiap penduduk miskin hanya mendapatkanhak sebesar 2,5 kg makanan pokok (dalamhal ini adalah beras). Akan tetapi, jika dilihat secarakeseluruhan, maka nilai agregat zakat fitrahsaja relatif besar. Sebagai gambaran,diasumsikan jumlah umat Islam diIndonesia yang dikategorikan mampu sebanyak 80% dari total penduduk.Dengan perkiraan ini, umat muslim yang wajibmembayar zakat fitrah sekitar 200 jutapenduduk. Sementara itu, dengan harga beras sebesar delapan ribu rupiah/kg menyebabkan kewajibanyang harus dibayarkan –bukan dalam bentukberas– sebesar duapuluh ribu rupiah per-umat Islam(setelah dikalikan dengan 2,5 kg). Dengandemikian, secara keseluruhan zakat fitrah yangseharusnya dapat diunduh sebesar 4 triliun rupiah setiap tahun.
Pengelolaan yang tidak profesional telah mengakibatkanpotensi zakat fitrah yang sedemikian besar ini habis dalamhitungan hari pada saat setelah Hari Raya Idul Fitri.Padahal, jika negara mau berperan serta secara aktif dalam pengelolaan zakat, potensi tersebut dapat digunakan untuk lebih menyejahterakan kehidupan masyarakat kelas bawah. Potensi ini belum termasuk yang ditimbulkann zakat-zakatlainnya bila umat muslim yang mampu (secara ekonomi) sadarakan keberadaan dirinya sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kewajiban kepadasesama, khususnya fakir, miskin, dan anak yatim.

Potensi Zakat Mal
Perhitungan potensi zakat mal secara kasar dapat diketahui dengan menggunakan dasar sensus penduduk terakhir yang dilakukan oleh BPS (Biro Pusat Statistik). Berdasarkan data BPS diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia pada Agustus 2010 adalah 237.556.363 jiwa. Apabila satu keluarga berjumlah lima orang, yaitu suami, istri, dan 3 orang anak, maka ada 47.511.273 KK (Kepala Keluarga). Berdasarkan data BPS  diketahui bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada Maret 2010 adalah 31,02 juta jiwa atau sekitar 6,2 juta KK (31,02 juta dibagi 5). Dengan demikian, masih ada sekitar 41,3 juta KK yang berpotensi untuk membayar baik zakat maupun pajak kekayaan. Hal ini dimungkinkan bila tanpa ada pengecualian antara muslim dan nonmuslim.
Jika kita menggunakan asumsi bahwa 10% dari penduduk Indonesia terdiri atas nonmuslim, maka jumlah penduduk muslim yang berpotensi menunaikan kewajiban zakatnya adalah 90% (penduduk muslim) X 47,5 juta KK (penduduk yang mampu) = 37,1 juta KK. Adapun asumsi perhitungan perolehan uang zakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Selama ini, potensi zakat di Indonesia yang sedemikian besar memang belum dikembangkan secara optimal dan belum ditata serta dikelola secara profesional. Tidak seperti di Malaysia, data tentang siapa dan berapa banyak pemberi zakat di antara berbagai golongan masyarakat di Indonesia serta berapa besar dana yang terkumpul, dihubungkan dengan tingkat pendapatan masyarakat dan pekerjaan mereka; tidak pernah diketahui secara pasti  (M. DAWAM RAHARDJO, 1986: 39). Hal ini dimungkinkan terjadi, karena para muzaki masih melaksanakan kewajiban agama secara terpencar. Selain itu, belum efektifnya peran lembaga zakat (BAZ/LAZ) baik menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusiann, monitoring maupun evaluasi (bdk. Ilyas Supena dan Darmuin, 2009: 119; M. Djamal Doa, 2002: 47).

Pemanfaatan Potensi Zakat
Zakat sebagai Program Jaminan Sosial Masyarakat
Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial. Melalui institusi zakat, kelompok yang lemah dan kekurangan tidak merasa hidup di belantara, tempat berlakunya hukum rimba, yaitu yang kuat memangsa yang lemah. Sebaliknya, mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan tradisi saling menolong. Dengan lembaga zakat, kelompok lemah dan kekurangan tidak merasa khawatir akan kelangsungan hidupnya karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat.
Berdasarkan penelitian BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), potensizakat Indonesia dapat digunakan sebagai modal dengan pola pemberdayaan masyarakat miskin. Apabila hal ini dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, makazakatakan mampu mengentaskan kemiskinan dan ketidakadilan sosial dalam masyarakat sebesar 17% per tahun. Dengan demikian, zakatmerupakan suatu sistem jaminan sosial yang pertama kali ada di dunia (lih. M. DJAMAL DOA, 2002: 24). Sebuah negara dapat disebut “primitif”, jika tidak atau belum memiliki program jaminan sosial masyarakat (welfare), bahkan masyarakat tersebut pun dapat dikategorikan tidak beragama. Dalam kaitannya dengan hal ini, sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Islam sudah melaksanakan program welfare sejak awal peradabannya. Padahal pada saat itu, pendapatan perkapita masyarakat masih sangat rendah. Jadi, sistem dan program welfare tidak hanya monopoli negara kaya, program kesetiakawanan ini dapat dimulai sejak negara masih miskin. Bahkan, negara miskin yang melakukan program welfare lebih indah dan lebih tinggi nilai pencapaiannya daripada negara kaya (BAMBANG SETIAJI, 2006: 32).
Program ini akan berlangsung secara efektif, jika pengelolaan zakat langsung ditangani oleh pemerintah yang dipimpin oleh seorang alim yang adil. Namun, ketika di dalam wilayah internal Islam telah terjadi pemisahan kekuasaan antara penguasa dan ulama, zakat menjadi tidak seefektif seperti pada masa awalnya. Sebagai institusi keagamaan, zakat masih tetap dipegang oleh ulama, hanya saja fungsinya sebagai suatu sistem jaminan sosial menjadi tidak kentara, yang lambat laun berubah menjadi aktivitas kesementaraan (temporary action), yang dipungut dalam waktu bersamaan dengan pelaksanaan zakat fitrah. Akibatnya, pendayagunaan zakat sebatas mengambil bentuk konsumtif yang hanya bersifat peringanan beban sesaat, yaitu diberikan kepada fakir-miskin, anak yatim dan piatu, sebagai hadiah setahun sekali, seperti halnya kutipan firman Allah swt. sebagai berikut.

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (al-Ma‘un [107]: 1–3).

Dengan demikian, perlu upaya konkret untuk mempertegas kembali fungsi zakat sebagai subsistem ekonomi keagamaan karena hal ini terpaut dengan hajat hidup dunia-akhirat. Keengganan memepertegas hal tersebut, menyebabkan umat kehilangan dimensi spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal aspek spiritualitas di ranah publik sangat cocok dengan kondisi masyarakat yang miskin  yang tidak semestinya menyelesaikan semua masalah yang dihadapi dengan budaya uang.

Zakat sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan
Wacana pengentasan kemiskinan akan selalu dihubungkan dengan zakat, karena zakat dianggap sebagai salah satu alternatif upaya penanggulangan kemiskinan yang menjadi masalah bangsa ini. Zakat adalah aset umat yang sangat potensial karena dikeluarkan secara periodik. Sebagai ibadah maaliyah, zakat mampu mencairkan kesenjangan sosial antara kaum berpunya dan kaum yang papa.
Secara ekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, memeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Zakat bukanlah ajaran untuk memeras orang kaya. Secara empirik, tidak ada bukti seseorang yang kaya berubah menjadi miskin hanya karena mengeluarkan zakat. Jenis harta, jumlah minimal (nisab) harta yang wajib dizakati, jangka waktu (haul), dan kadar zakat dari setiap harta yang wajib dizakati telah ditentukan sedemikian rupa sehingga secara nominal tidak mengganggu atau merugikan si pemilik harta tersebut.Adapun secara politis, zakat dapat mempengaruhi kemampuan sebuah komunitas politik (negara) dalam melangsungkan hidupnya. Dengan implikasi sosial dan ekonomi seperti uraian sebelumnya, zakat dapat membentuk integrasi sosial yang kokoh serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Dua kondisi terakhir ini sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup suatu negara.
Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah semestinya dapat direncanakan, diaplikasikan, dan dievaluasi secara baik dan benar sehingga dapat tepat sasaran terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tidak sekedar berupapencanangan program yang bersifat menghabiskan alokasi anggaran tanpa ada mekanisme pemberdayaan  yang menekankan prinsip kemandirian dan berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.  Tentu saja untuk mengaplikasikan konsep tersebut diperlukan adanya interaksi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait dengan perusahaan, sehingga terciptanya kerjasama yang harmonis dan kondusif. Dalam kurun waktu yang begitu lama, umat Islam   memiliki  persepsi bahwa ajaran zakat tidak lebih dari sekadar ibadah ritual yang terpisah dari konteks sosial. Pandangan dogmatis ritualistis ini menjadikan ajaran zakat a-sosial dan teralienasi dari fungsi dasar yang diembannya (MASDAR F MAS’UDI, 1993:38). Olehkarena itu, dibutuhkan suatu strategi yang mungkin perlu terus menerus diperbaharui dalam mengaktualisasikan potensi zakat di tengah-tengah masyarakat agar setiap masyarakat dapat merasakan secara langsung implikasinya dalam kehidupan sosial ekonomi mereka, baik sekarang maupun masa yang akan datang.

Zakat sebagai Program Kemandirian Ekonomi Bangsa
Pengalaman sejarah seharusnya telah membentuk sebuah sistem dan kerangka sosial Ekonomi Syariah masyarakat yang kuat dan tangguh. Pada kenyataannya justru terjadi  sebaliknya,  negara-negara  Islam, khususnya  Indonesia, mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap sistem dan pola yang ditawarkan sistem ekonomi konvensional. Konsekuensinya, terjadi proses pendiktean oleh negara dan lembaga donor karena ketidakmampuan negara untuk lepas dari jeratan krisis. Padahal, sebenarnya, untuk dapat lepas dari jerat krisis dan membangun fundamental ekonomi yang lebih mandiri sangat tergantung pada kemampuan segenap komponen bangsa ini.
Kondisi ini, pada tahun 2003 ternyata semakin parah. Beban hidup rakyat semakin berat akibat kebijakan pengetatan dan penghematan pengeluaran negara  atas  desakan  IMF, mencakup  pengurangan subsidi bahan bakar minyak, peningkatan harga tarif dasar listrik dan telepon, yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Kebijakan ini memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah semakin merosotnya daya beli masyarakat akibat inflasi yang sudah mencapai lebih dari 10,17 %, melebihi target APBN yang ditetapkan  sebesar 9,3 %.
Dua ilustrasi tersebut memberikan gambaran betapa zakat sangat potensial membantu dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, mewujudkan keadilan pendapatan, terutama dalam hal ketersediaan modal usaha bagi wirausahawan. Kenyataannya,  zakat hanya dipahami sebagai sebuah kewajiban rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun, tanpa melihat aspek sosial ekonomi, pemberdayaan, pemanfaatan, dan produktivitasnya.
Di Indonesia, bentuk pemberdayaan ini dapat ditemukan tatkala Dompet Dhuafa Republika mengembangkan Bait al-Mal wa at-Tamwil (BMT)  pada Januari 1995, dengan nama programnya, “Membangun 1001 BMT”. Adapun kegiatannya berupa pelatihan pendirian BMT dan penyehatan BMT yang sudah berdiri. Para alumni pelatihan yang berminat dan mengajukan proposal. Yang proposalnya dinilai layak akan mendapatkan bantuan modal satu juta rupiah. Untuk memudahkan koordinasi dalam mengakomodasi berbagai kepentingan, dibentuk Forum Ekonomi Syariah (FES) dan BMT Center di setiap karesidenan – saat ini BMT Center telah berubah menjadi Perhimpunan BMT. Hingga 2006, keinginan membangun 1001 BMT yang bermitra dengan Dompet Dhuafa Republika memang belum terwujud, namun telah banyak BMT yang didirikan oleh Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk) dan organisasi masyarakat lain yang ada di Indonesia. Jumlah total BMT kini lebih dari 3.000 unit. Adapun anggota Perhimpunan BMT mencapai jumlah 140 BMT dari berbagai daerah, dengan . total aset lebih dari 3 triliun rupiah. Masyarakat yang menjadi anggota BMT hampir 1 juta orang dan tenaga kerja yang terserap hampir 6 ribu orang (JAMIL AZZAINI, 2012: 25–27). Berikut ini tabel perkembangan BMT mitra Dompet Dhuafa Republika.

Seandainya program semacam itu dapat diterapkan secara cermat di Indonesia, maka dapat dihasilkan pemberdayaan ekonomi nasional secara optimal yang dapat meringankan beban pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan dan pemerataan  pendapatan. Betapa tidak, potensi zakat umat Islam Indonesia dapat mencapai angka sekitar 107,776 triliun rupiah  (lihat tabel asumsi perhitungan perolehan uang zakat). Potensi zakat yang belum dioptimalkan oleh pemerintah merupakan sebuah kondisi kontradiktif, mengingat posisi utang luar negeri sampai akhir Januari 2010, mencapai 174,041 miliar USD. Bila angka tersebut dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs Rp 10.000,-  per 1 USD, maka nominal utang itu hampir mencapai 2.000 triliun rupiah.  Padahal, bila dicermati secara seksama, posisi APBN 2011 telah ditetapkan sebesar 1.229,6 triliun rupiah dengan pajak sebagai andalan pemasukan negara sebesar 1.104 triliun rupiah.
Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap tahunnya, neraca APBN mengalami defisit yang kemudian selalu saja ditutup dengan memperbesar jumlah utang luar negeri. Belum lagi, biladicermati,komposisi anggaran belanja negara dalam APBN 2011 ternyata masih didominasi oleh belanja barang, pegawai, dan pembayaran utang. Akibatnya, pembiayaan untuk kegiatan pembangunan yang lebih produktif menjadi menyusut. Selain itu, pemerintah telah memberi gambaran jelas, bahwa porsi terbesar anggaran akan diprioritaskan untuk membayar bunga utang dengan alasan untuk menjaga kredibilitas bangsa di mata dunia internasional. Kondisi ini jelas menjadi pertanda tidak baik bagi perkembangan kemandirian ekonomi bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah serius menangani pengelolaan zakat secara profesional, amanah, dan akuntabel agar kemandirian ekonomi bangsa mulai dapat terealisasikan.

Penutup
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, pertama, perlu peran pemerintah secara aktif dalam pengelolaan zakatsebagai bagian dari sektor keuangan publik, sehinggapotensi zakat sebagai sarana distribusi kekayaan dan pemerataan pendapatanserta menyejahterakan masyarakat. Kedua, secara keseluruhan zakat fitrah setiap tahun mencapai 4 triliun rupiah, sedangkan zakat mal mencapai 107,776 triliun rupiah, namun pengelolaan yang tidak profesional telah mengakibatkanpotensi zakat yang sedemikian besar belum dapat dioptimalkan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketiga,zakatdapat berfungsi sebagai program jaminan sosial, program pengentasan kemiskinan, dan program kemandirian ekonomi bangsa yang dilakukan oleh negara secara sistemik, terstruktur, dan masif. Keempat, perlu digalakkan kajian komprehensif terhadap kandungan naskah-naskah kuna untuk melihat kembali pola berperikehidupan nenek moyang kita. Dengan demikian, nilai-nilai kearifan yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan cermin, sekaligus alternatif solusi di masa kini dan masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA
ARIFIN PURWAKANANTA, DKK. 2010.Peta Kemiskinan: Data Mustahik, Muzakki dan Potensi Pemberdayaan Indonesia. Jakarta : Dompet Dhuafa
BAMBANG SETIAJI. 2006. Welfare State. Surakarta: UMS Press.
DENDY SUGONO, DKK. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.
DIDIN HAFIDHUDDIN. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani.
HEMPRI SUYATNA dalam “Zakat dan Pemberdayaan UMKM” pada Kedaulatan Rakyat, 9 September 2010
HARRY HIKMAT. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora.
ILYAS SUPENA DAN DARMUIN. 2009. Manajemen Zakat. Semarang: Walisongo Press.
JAMIL AZZAINI. 2012. Makelar Rezeki: Rahasia Penyalur Energi Sukses dan Mulia. Bandung: Mizania.
MAHMUD YUNUS. 1973. Kamus Arab – Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsiran Alquran.
MASDAR F. MAS’UDI. 2002. “Perda Zakat Salah Kaprah” dalam http://www.korantempo.com/news/2002/8/2/Opini/84.html. diakses 7 Maret 2011, pukul 16:57 WIB.
MUHAMMAD ABU ZAHRAH. 1996. Zakat dalam Perspektif Sosial. Jakarta: Pustaka Firdaus.
M. DAWAM RAHARDJO. 1986. “Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi” dalam Pesantren (P3M). No. 2/Vol. III/1986, h. 39. Jakarta: Depag.
M. DJAMAL DOA. 2002.  Membangun Ekonomi Umat melalui Pengelolaan Zakat Harta. Jakarta: Nuansa Madani.
NANA MINTARTI. 2008. Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Volume 1, Nomor 4. Jakarta: Circle of Information and Development – Dompet Dhuafa – Republika
NASKAH ARAB – MELAYU. tt. Syair Nasihat. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
QARDHAWI, YUSUF. 1980. Fiqh az-Zakah. Jilid I. Beirut: Muasassah ar-Risalah.